Lakukan PHK Sepihak, Komisi IV: PT Pintex Langgar UU Ketenagakerjaan

0
36
KOMISI IV DPRD Kabupaten Cirebon bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya, perwakilan PT Pintex, dinas terkait dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan melalukan audiensi, di gedung DPRD setempat, Senin (20/6/2022).*Ismail/KC

Kabar Cirebon-Online Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, menyebut PT Plumbon International Textil (Pintex) telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain telah melakukan PHK sepihak kepada 41 pekerja, juga ratusan karyawan belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan.

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya, perwakilan PT Pintex, dinas terkait dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan melalukan audiensi mengenai permasalahan tersebut, di gedung DPRD setempat, Senin (20/6/2022). 

Dari hasil pertemuan tersebut, keputusannya, pihak perusahaan telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan PT Pintex diminta agar hak-hak pekerja segera dipenuhi. 

“Kami hanya memfasilitasi keluhan para buruh yang di PHK secara sepihak. Sebab, buruh merasa dirugikan. Namun, harus bijaksana dalam menyikapinya,” Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, H Mahmudi, usai audiensi tersebut.

Dalam audiensi itu, aku dia, pihaknya menerima keluhan perwakilan buruh. Kemudian dipadukan dengan konfirmasi  pihak perusahaan. Dan ditemukan bahwa ada PHK sepihak. “Mereka menuntut yang di PHK itu paling tidak d pekerjakan kembali. Ada 41 orang yang di PHK,” kata Mahmudi. 

Kedua, lanjut Mahmudi, terkait masalah kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dari 1.045 pekerja, yang baru masuk kepesertaan BPJS baru 895 orang saja. “Kami mendorong agar PT Pintex benar-benar mendaftarkan secara keseluruhan. Karena itu menjadi sebuah kewajiban dari perusahaan yang mempekerjakan karyawannya,” ujar Mahmudi. 

Ia menyampaikan, pihak manajemen perusahaan beralasan mengatasnamakan cost tinggi dan produksi mengurangi. Itu tidak bisa dibenarkan. Konsekuensinya ketika berdiri sebuah perusahaan, cost semuanya itu menjadi tanggungan perusahaan. Terlepas dari turunnya produk atau laba. 

“Tetap tidak ada alasan. Harus mengaktifkan berdasarkan kepesertaan BPJS kepada pihak bpjs. Tidak ada alasan perusahaan, untuk tidak mendaftarkan kepesertaan karyawannya kepada BPJS. Dengan berbagai alasan,” ungkapnya. 

Politisi PKB itu memastikan, perubahan itu melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kesalahan PT Pintex ini, sudah kesekian kalinya. “Memang perusahaan PT Pintex ini nakal,” ungkapnya. 

Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Cirebon, Isnaeni Jazila mengatakan, perusahaan PT Pintex itu jelas melanggar. Sebab, pemenuhan hak normatif yang difokuskan adalah jaminan sosial yang belum semuanya dipenuhi. 

“Jadi ada 200-an karyawan yang belum didaftarkan kepesertaan jaminan sosialnya oleh pihak perusahaan. Tapi, kami di sini sifatnya masih pembinaan. Dan terus mendorong perusahaan untuk mendapatkan sisa pekerja yang belum didaftarkan,” katanya. 

Ia menjelaskan, ketika ada hubungan kerja antara pekerja, maka pemberi kerja itu harus tanggung jawab mendaftarkan kepesertaan jaminan sosialnya. Baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. 

“Enggak ada lagi toleransi atau tawar-tawar. 100 persen jaminan sosial harus dicover. Intinya, kalau dari sisi normatif, PT Pintex itu melanggar peraturan perundang-undangan. Hanya saja, kaitan dengan sanksi kami tidak mempunyai kewenangan,” katanya. 

Sebab, kata dia, teguran sendiri sudah dilakukan oleh pihak BPJS maupun Wasnaker. Namun, endingnya pemerintah daerahlah yang bisa memberikan sanksi. Yakni, tidak diberikan pelayanan publik. 

“Kuncinya sanksi itu, ada di Pemda. Kalau dari kita si masih persuasif. Mempertimbangkan karyawan. Tapi yang disayangkan perusahaan justru melanggar aturan perundang-undangan. Saat ini kita masih wait and see saja perkembangan dari PT Pintex,” katanya.

Sementara itu, Sekjen FSPMI Cirebon Raya, Moch Machbub menegaskan, masalah kasus di PT Pintex itu sejak 2017 lalu. Sebab, ratusan perusahaan tidak didaftarkan kepesertaan jaminan sosial. Ada 800 pekerja. Bahkan, jaminan sosial dicover dari pemerintah daerah atau menggunakan BPJS PBI. 

“Kalau PBI itukan buat orang miskin. Orang tidak mampu. Ini bertolak belakang dengan  UU jaminan sosial. Karena pekerja di perusahaan itu harus menggunakan UU Pekerja Penerima Upah (PPU). Artinya perusahaan pemberi upah yang menanggung,” katanya. 

Di tempat yang sama, Kasi Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Tiga Cirebon, Febriyanto mengatakan, berdasarkan informasi yang didapat, dengan persoalan PHK sepihak oleh PT Pintex sedang proses mediasi. Sementara dari sisi aturan, alasan dari mereka (manajemen perusahaan), pekerja itu statusnya kontrak. 

“Tapi, kalau dari kami status pekerja itu bukan kontrak (karyawan tetap). Sebab, jika dilihat dari jenis pekerjaannya rutin dan berkelanjutan. Artinya, tidak ada istilahnya habis kontrak. Kalau pun harus PHK, hak-hak karyawan dipenuhi,” katanya.

Perwakilan PT Pintex, Susilo mengaku, kemampuan perusahaan mengcover jaminan sosial itu hanya 86 persen. Tidak bisa 100 persen. Karena ada peningkatan cosh produksi.  “Adapun hasil rapat bersama semua pihak, nanti disampaikan ke pimpinan kami,” katanya.(Ismail/KC)