Jika Langgar Perjanjian,
PPPK Bisa Dipecat

0
44

KABARCIREBON-
Jika melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati sebagai aparatur sipil negara (ASN), maka para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jabatan fungsional di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan, bisa diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat. Sehingga, tidak boleh seenaknya saja.
“Sanksinya itu, mulai kategori ringan berupa teguran lisan sampai sanksi berat dengan pemutusan hubungan perjanjian kerja,” kata Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, Rabu (8/6/2022) ketika melantik sekaligus pengambilan sumpah jabatan fungsional PPPK gelombang II formasi tahun 2021 di Hotel Prima Resort.
Menurutnya, tenaga non pegawai negeri sipil (PNS) tersebut terikat perjanjian kerja yang di dalamnya mengatur tentang disiplin pegawai termasuk larangan dan kewajiban yang mesti dipatuhi. Sedangkan perekrutan PPPK tenaga guru, penyuluh pertanian serta tenaga kesehatan di Kuningan dilakukan tahun 2019 dan 2021.
Ada pun proses penyeleksian yang menggunakan computer assisted tes (CAT) tersebut meliputi formasi tahun 2019 sebanyak 427 orang yang terdiri dari 337 tenaga guru dan 90 penyuluh pertanian. Tapi, yang diangkat menjadi PPPK sebanyak 426 orang karena satu orang guru meninggal sebelum pemberkasan.
Sedangkan tahun 2021, kuota PPPK untuk tenaga guru meningkat menjadi 2.387 orang dan tenaga kesehatan 71 orang. Hanya saja, yang lulus seleksi gelombang I sekaligus diangkat menjadi PPPK hanya 40 tenaga kesehatan dan 1.002 tenaga guru.
Begitu pula di gelombang II, sebanyak 618 tenaga guru. Sehingga, masih tersisa 763 tenaga guru yang pengadaan perekrutannya akan dilakukan pada gelombang III di tahun 2022.
Perlu diketahui, masih banyak warga yang bercita-cita menjadi PPPK tetapi belum kesampaian sehingga bagi yang telah dilantik, harus mewujudkan rasa syukur atas amanah yang diemban melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan penuh semangat karena PPPK juga bagian dari ASN.
“Dimana saja ditugaskan, PPPK harus mampu menjadi suri tauladan bagi pegawai lainnya dengan mengutamakan profesionalisme serta tetap mengedepankan pengabdian, dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab. Serta menjaga kondusifitas untuk mewujudkan Visi Kuningan Ma’mur, Agamis dan Pinunjul (Maju) berbasis desa tahun 2023,” ucapnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar menambahkan, ada 10 cara menjadi pegawai yang profesional. Yakni, tidak suka mengeluh atau sikap positif terhadap pekerjaan, mahir dalam bidang studi, communication skills baik lisan maupun tulisan. Lalu, interpersonal skills, percaya diri, berpikir kritis dan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, adaptif, motivasi diri, leadership dan teamwork.
Sedangkan PPPK yang merupakan bagian dari ASN harus berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan bertanggung jawab terhadap pelayanan publik, kompetisi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas jabatan.(Yan/KC)