Bantuan Revitalisasi Alun-alun Dievaluasi Dewan Jabar

0
25
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Yuningsih.* Ist/KC

KABARCIREBON,- Dalam kegiatan Citra Bhakti DPRD Jawa Barat, anggota DPRD Jawa Barat meninjau langsung keberhasilan progres revitalisasi Alun-alun Kejaksan Kota Cirebon yang dianggarkan oleh APBD Provinsi Jawa Barat.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Yuningsih mengatakan, pihaknya ingin mengevaluasi serta meninjau langsung Alun-alun Kejaksan Kota Cirebon dan apakah maksimal penggunaan alun-alun tersebut bagi masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya.

“Intinya bahwa bantuan keungan yang dikucurkan kepada kota dan kabupaten di Jawa Barat, salah satunya ialah untuk pembangunan alun-alun ini, kami ingin melihat seberapa maksimal penggunaan alun-alun bagi masyarakat,” kata Yuningsih, Jumat (13/5/2022).

Yuningsih juga ingin memantau langsung indeks kebahagiaan masyarakat dari adanya Alun-Alun Kejaksan tersebut, karena terlihat adanya taman bacaan serta infrastruktur lain, meskipun perlu terus didorong oleh anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang harus pihaknya kawal.

“Kami mendorong dan mengawal agar alun-alun bisa maksimal sarana prasarananya seperti adanya taman bacaan, serta infrastruktur yang masih perlu diperbaiki agar bisa segera diperbaiki maka dari itu perlu di support lagi anggaran dari Pemprov Jabar,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Wakil wali Kota Cirebon membuka Alun-alun Kejaksan secara praresmi pada 12 April 2021 lalu atau setahun yang lalu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) saat itu, Syahroni mengatakan, revitalisasi Alun-alun Kejaksan memakan waktu hingga hampir dua tahun lamanya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun KC, proses hibah Alun-alun Kejaksan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Pemda Kota Cirebon dimulai pada Juni 2019, kemudian pada Agustus 2019 pekerjaan dimulai. Dari awal hingga selesai, pekerjaan ini menggunakan anggaran Rp 45 miliar yang berasal dari hibah Pemprov Jabar. Pada 2019, anggaran pembangunan menggunakan anggaran Rp 30 miliar.

“Pada 2019 itu anggaran baru 70 persen atau Rp 30 miliar, kemudian sisanya di 2020,” ujar Syahroni.

Pada 2020, menurutnya, anggaran pembangunan Alun-alun Kejaksan terkena refocusing. Hal ini membuat pembangunan tersendat dan sempat berhenti.

“Agustus 2020 itu seharusnya sudah selesai, namun anggaran terkena refocusing. Saat Agustus itu belum ada kepastian apakah pekerjaan ini dilanjut atau tidak, makanya waktu itu sempat terhenti. Saat Desember 2020, Pemprov Jabar meminjam dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang akhirnya pembangunan bisa dilanjutkan,” katanya.

Karena adanya ketidakpastian kelanjutan pembangunan pada Agustus 2020, Dinas PUPR lantas memperpanjang waktu pekerjaan hingga Desember 2020 atau adendeum.

“Akhirnya diperpanjang di Desember 2020, kemudian diperpanjang lagi pada Februari 2021, akhirnya selesai pada April ini,” tuturnya.(Fanny)