Konsultasi Publik RKPD, Hj Eti Herawati: Prioritas Pemulihan Ekonomi dan Kualitas SDM

0
54
Ist/KC Wakil Wali Kota Cirebon, Hj Eti Herawati bersama Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi dan para kepala perangkat daerah dalam kegiatan forum konsultasi publik RKPD**

CIREBON, (KC Online).- Acara forum  konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Cirebon tahun perencanaan 2023 digelar Badan Perencanaan Pembangunan  Penelitian  dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Rabu (19/1/2022) resmi dibuka Wakil Wali Kota Cirebon,  Hj Eti Herawati.

Kegiatan dengan menerapkan protokol  kesehatan ketat itu,  digelar di Ruang Rapat Gotra Sawala,  kantor setempat, dihadiri Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi. Kepala Bappelitbangda, Iing Daiman,Sekretaris Yayat Sudaryat. Para kepala perangkat daerah (KPD), pemangku kepentingan, dunia usaha dan stake holder terkait.

Penyusunan RKPD merupakan agenda tahunan dari rangkaian proses perencanaan sesuai Permendagri yang di dalamnya tertuang rencana kerja masing-masing perangkat daerah di Kota Cirebon sesuai dengan rencana strategis perangkat daerah.

Dikatakan  Wawali,  tahapan penyusunan RKPD dimulai dari rancangan awal, konsultasi publik, rancangan, Musrenbang RKPD, penyusunan rancangan akhir sampai ditetapkannya RKPD tahun 2023 dengan Peraturan Wali Kota.

“Perencanaan tahun 2023 merupakan tahun kelima visi SEHATI dengan tema pembangunan, Pemantapan Pembangunan Manusia, Budaya dan Lingkungan untuk Mewujudkan Kota Cirebon Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah,” ujarnya.

Hj Eti juga menyampaikan ada tujuh point yang akan menjadi prioritas pembangunan di Kota Cirebon pada tahun 2023 yakni Pemulihan ekonomi, penanganan dan rehabilitasi dampak pandemi Covid 19, peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Kemudian akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan produktivitas daya saing daerah, pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi serta kelembagaan pariwisata. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kondusivitas ketentraman dan ketertiban umum.

“Kami berharap dari prioritas pembangunan yang sudah tertuang dalam RPJMD Kota Cirebon tahun 2018-2023, dan sudah dijabarkan ke dalam renstra perangkat daerah, maka setiap perangkat daerah sesuai dengan urusan kewenangannya menetapkan rencana kerjanya melalui penjabaran program dan kegiatan yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan,” jelasnya.

Wawali  juga mengungkapkan, ke depan hal penting lainnya untuk menyikapi keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang sangat mempengaruhi terhadap kemampuan pembiayaan dan belanja daerah perlu adanya kreativitas dan inovasi pembiayaan melalui kajian dan diskusi bersama serta pentingnya pendanaan yang kompetitif.

Tahun perencanaan 2023 merupakan tahun terakhir RPJMD Kota Cirebon tahun 2018-2023. “Kami berharap tahun kelima ini menjadi tahun pencapaian terhadap target indikator makro Kota Cirebon,’ terangnya.

Sementara Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Iing Daiman mengungkapkan, kegiatan ini pada prinsipnya untuk memperoleh saran dan masukan dari berbagai elemen masyarakat sebagai bahan penyempurnaan rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon. “Sehingga kami mengundang berbagai unsur  terkait dan perwakilan elemen masyarakat  untuk dimita masukan saran untuk kemajuan Kota Cirebon,” tandasnya.(Iskandar)