RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berpihak pada Korban

0
48
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI yang sekaligus anggota Badan Legislasi DPR RI, Hj. Selly Andriyani Gantina.* Ist/KC

CIREBON, (KC Online).-

Anggota DPR RI dari Komisi VIII yang sekaligus anggota Badan Legislasi DPR RI, Hj. Selly Andriyani Gantina mengaku bangga dan bersyukur atas ditetapkannya RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai RUU inisiatif DPR, dan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2022. Penetapan itu dilakukan melalui rapat paripurna DPR pada Selasa lalu.

“Semangat dari para pihak, seperti salah satunya Jaringan Masyarakat Sipil, agar RUU TPKS segera disahkan menjadi UU, sejak awal saya menangkapnya sebagai sebuah sikap keberpihakan terhadap perlindungan terhadap korban kekerasan seksual,” ujar Selly, Kamis (20/1/2022).

Menurutnya, dirinya yang sejak awal RUU ini dicetuskan ikut concern dalam memperjuangkannya, semakin termotivasi untuk menjadi bagian dalam memperjuangkan RUU TPKS (yang sebelumnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual), ketika mendapatkan mandat dari masyarakat sebagai anggota DPR RI pada 2019 lalu

“Selain terlibat aktif dalam setiap pembahasan RUU TPKS melalui kedudukan saya di Badan Legislasi (Baleg) DPR maupun ketika rapat kerja di Komisi VIII, saya juga membuka diri terhadap segala bentuk masukan dari masyarakat, terutama di Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Jawa Barat (Cirebon-Indramayu),” ujarnya.

Ia menambahkan, dialog atau diskusi dengan berbagai pihak pun dilakukan. “Hal itu saya lakukan demi mendapatkan potret secara komprehensif, betapa RUU TPKS ini sangat dibutuhkan segara kehadirannya sebagai UU. Untuk itu, saya berterima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen yang sudah dan akan terus berjuang bersama demi RUU TPKS menjadi UU TPKS,” katanya.

Selly juga mengatakan, perjuangan yang cukup panjang ini mendapatkan penguatan dari Presiden Joko Widodo, melalui penyampaian sikapnya, bahwa RUU TPKS ini perlu segera disahkan menjadi UU. “Memang sikap tersebut bukan tanpa dasar, mengingat akhir-akhir ini kita disuguhkan pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual yang membuat kita prihatin,” katanya.

Menurutnya, di saat semakin banyak pihak yang menghendaki RUU TPKS segera disahkan menjadi UU, ia akan terus mengawal guna memastikan RUU ini cepat disahkan menjadi UU.

“Dan intisari di dalamnya sebagaimana yang kita cita-citakan bersama yaitu berpihak pada korban dari berbagai aspek, serta memuat kepastian hukum secara komprehensif dan memenuhi rasa keadilan,” tuturnya.

Ia mengajak kepada seluruh unsur, terutama masyarakat untuk tetap bersama-sama mengawal percepatan pembahasan RUU TPKS sampai pada pengesahan menjadi UU. “Sehingga harapan kita semua agar tindak kekerasan seksual semakin berkurang, bahkan hilang dari Ibu Pertiwi dapat terwujud,” ujar Selly.

Sikap senada juga disampaikan  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendukung RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam inisiatif DPR RI. Bahkan, DPP menginstruksikan para kader di bawah untuk menyukseskannya.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Hj. Yuningsih mengaku, disahkannya RUU TPKS dalam inisiatif DPR RI menjadi nilai positif dan angin segar. Sebab, RUU ini nantinya bisa menjadi payung hukum untuk melindungi para korban kekerasan seksual.

“Ini menjadi kabar baik dan kabar gembira bagi kita semua. RUU TPKS ini nantinya bisa menjadi payung hukum bagi aturan di bawahnya, utamanya untuk melindungi para korban kekerasan seksual,” kata Yuningsih.

Ia mengaku siap menyukseskannya. Makanya Yuningsih meminta agar masing-masing daerah harus bisa mengikutinya. Terlebih Kabupaten Cirebon yang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai sekarang masih tinggi.

“Kabupaten Cirebon harus bisa menangkapnya. Turunannya harus segera dibuat. Karena itu kan aturan atas. Untuk melindungi para korban,” ungkap Yuningsih.

Bahkan, lanjut mantan pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon ini, selama 2021 saja, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerahnya hingga tercatat sebanyak 55 kasus. Data itu pun hanya yang tercatat di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon saja.

“Belum lagi yang di instansi atau lembaga lainnya. Sehingga kasus yang ada diprediksi masih banyak lagi,” katanya.

Menurut Yuningsih, sejauh ini masyarakat maupun korban masih banyak yang belum berani untuk melaporkan. Dengan masuknya RUU TPKS dalam inisiatif DPR RI, dirinya antusiasme untuk menyukseskannya. Ia merasa terpanggil untuk terus menyuarakan dan mendorong agar daerah juga memproses Perda Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.(Fanny/Ismail)