DPUTR Ditekan Jangan Ada Pembangunan Seperti Proyek ATP

0
70

SUMBER, (KC Online).- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, menekankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) setempat agar berkaca dan jangan sampai ada pembangunan di 2022 ini seperti proyek Alun-alun Taman Pataraksa (ATP).

Sebab, Komisi III menilai, proyek pembangunan ATP yang tepat di depan Kantor Bupati Cirebon ini dinilai tidak beres. Mengingat, pekerjaan belum 100 persen dan sudah lewat tahun, tetapi masih berjalan dengan tanpa adanya addendum. Bahkan, hasil sidak sebelumnya, Komisi III menyimpulkan antara administrasi dengan fakta di lapangan tidak sesuai.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto usai melakukan rapat kerja dengan DPUTR, di ruang Komisinya, Rabu (19/1/2022) menjelaskan, pihaknya telah membahas program kerja DPUTR tentang pembangunan yang difokuskan untuk 2022 ini.

Ia menyebutkan, ada beberapa pembangunan berupa hibah dan belanja modal yang diberikan kepada instansi vertikal kepada DPUTR di tahun ini. Di antaranya pembangunan lanjutan Kantor KPU Kabupaten Cirebon dengan nominal anggaran Rp 2 miliar. Kemudian pembangunan lanjutan Menara Masjid Agung Sumber dengan nominal anggaran Rp 3 miliar, serta pembangunan gedung di Kejaksaan Negeri senilai Rp 2 miliar.

“Adapun anggaran APBD total Rp 211,9 miliar sekian di DPUTR untuk 2022 ini. Jumlah itu untuk belanja modal, belanja hibah dan lainnya. Yang jelas dibagi untuk enam bidang. Bidang Bina marga, PSDA, Sanitasi, Bangunan Gedung, Tata Ruang, dan Jasa Konstruksi,” katanya.

Dalam rapat tersebut, aku Hermanto, Komisi III juga menyoroti pembangunan 2021 yang dinilai ada satu pekerjaan yang lewat tahun dan menjadi keluhan masyarakat. Yakni berupa proyek Jembatan di Suranenggala. Namun, kata dia,  berdasarkan penjelasan dari pihak DPUTR, ada addendum sampai akhir Januari 2022 ini sehingga pekerjaan masih berjalan.

“Saya harap dan tekankan kepada DPUTR agar berkaca pada pembangunan Pataraksa (ATP, red). Kalau pembangunan itu hingga lewat tahun dan masih ada pekerjaan, maka harus ada addendum. Jangan kayak Pataraksa, sebab pekerjaan masih jalan sedangkan itu tidak ada addendum. Saya harap di dinas PUTR tidak terjadi seperti itu,” ungkap Hermanto.

Ia melanjutkan, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bakal langsung sidak ke pembangunan Jembatan di Kecamatan Suranenggala dan juga proyek senderan di Kecamatan Ciwaringin. Sebab, pihaknya menerima laporan, senderan yang dibangun di 2021 itu sudah ambruk.

“Makanya kita akan langsung kroscek ke lokasi bersama DPUTR juga. Kita akan lihat, kalau informasinya benar ya perlu dipertanyakan kenapa itu senderan bisa ambruk. Begitu juga proyek Jembatan di Suranenggala, kita akan lihat bagaimana pekerjaannya,” kata Hermanto.

Sementara itu, Kepala Bidang Mina Marga DPUTR Kabupaten Cirebon, Tomy Hendrawan menjelaskan, pada prinsipnya, tidak ada istilah one prestasi. Artinya, mau tidak mau semua aturan harus ditempuh dalam menjalankan proyek pembangunan. Termasuk, kata dia, kegiatan di 2021 lalu berupa rekonstruksi jalan dan pergantian jembatan, drainase, perkotaan dan pemeliharaan rutin, sudah terserap semua. Kecuali Jembatan Suranenggala.

“Kita mencari payung hukumnya. Yakni Perpres Nomor 16 tahun 2018. Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah Nomor 9 tahun 2018. Kemudian, syarat-syarat khusus kontrak. Dengan dasar tersebut kita memberikan kesempatan penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan 50 hari kalender semenjak berakhirnya kegiatan tersebut. Dan lewat tahun anggaran,” kata Tomy.

Menurutnya, proyek Jembatan Suranenggala, pertanggal 30 Desember 2021 lalu, progresnya sudah 86 persen. Terbayarkan berikut denda hampir Rp 45 juta dan sudah disetorkan ke pemerintah daerah. Serta Kepala DPUTR pun sudah membuat nota dinas ke Bupati Cirebon untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut.

“Alhamdulillah, penyedia jasa sampai hari ini melanjutkan pekerjaan Jembatan Suranenggala dan progresnya sudah 93 persen. Pemberian kesempatan 50 hari kalender itu dendanya perpermil dari nilai kontrak. Denda Rp 2,8 juta perhari. Mau tidak mau penyedia jasa tidak bisa berleha-leha untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut,” ungkap Tomy.

Terkait atensi Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Tomy mengaku, sebagai pengguna jasa, tentunya harus selaras dan komitmen agar jangan sampai ada pekerjaan yang lewat tahun anggaran. “Kaitan dengan atensi di 2022, pokoknya kita konsen. Kita selaku pengguna jasa, mau tidak mau harus selaras. Jadi penyedia jasa dan pengguna jasa harus komitmen. Jangan sampai ada yang lewat tahun anggaran,” kata Tomy.(Ismail)