BKPSDM Tegaskan Biaya Pelantikan Cakep Ditanggung Pemda

0
82

KUNINGAN, (KC).-
Untuk biaya pelantikan ratusan calon kepala sekolah (cakep) yang sebelumnya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) selama tiga bulan di kantor UPTD Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mandiri, disinyalir dipungut biaya sekitar Rp 2,5 juta per orang.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, sekitar 157 cakep yang dianggap telah memenuhi syarat diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan untuk mengikuti pelaksanaan diklat dengan melibatkan narasumber dari Lembaga Penjamin Mutu (LPM) dari Solo.
Pelaksanaan diklat itu sendiri dilaksanakan selama tiga bulan di tahun 2021 lalu melalui pola dalam jaringan (daring). Dan sekitar dua minggunya, bertatap muka langsung dengan para pemateri sehingga semua cakep pun disarankan menginap UPTD Diklat BKPSDM agar lebih fokus sebagaimana mestinya.
Langkah diklat cakep itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan berbagai kompetensi baik manajerial, kewirausahaan, kepribadian, sosial maupun supervisi guna menciptakan sosok pemimpin sekolah yang benar-benar berkompeten. Sehingga nantinya, dapat memicu kinerja sekolah ke arah peningkatan mutu dan daya saing pendidikan serta relevansi.
Hal itu selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.
Dalam aturan tersebut diterangkan secara gamblang, bahwa sebagai salah satu syarat administrasi, seorang kepala sekolah yang diangkat mesti mengikuti diklat untuk mendapatkan sertifikat tanda tamat pendidikan dan latihan (STTPP).
Namun di tahun 2021 tersebut, tidak ada alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan untuk pembiayaan peningkatan kompetensi cakep sehingga mereka menggunakan biaya pribadi dengan nominal yang cukup besar.
Sementara itu, menjelang persiapan pelaksanana pelantikan cakep di tahun 2022, disinyalir mereka kembali dibebankan biaya yang masing-masing sekitar Rp 2,5 juta sehingga ada di antaranya yang keberatan.
“Pada pelaksanaan diklat cakep dibagi beberapa kelas. Dan kata salah satu ketua kelas, para cakep harus mengumpulkan uang sebesar Rp 2,5 juta per orang untuk biaya pelantikan. Ini keterlaluan sekali,” ucap sumber yang minta dirahasiakan.
Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan, Dian Fenti Asmara melalui Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Kepangkatan dan Jabatan Fungsional, Neneng Nurlaela Sari ketika dikonfirmasi menyebutkan, dari 157 cakep yang akan dilantik tahun 2022 adalah 100 orang dan sisanya pada tahap berikutnya.
Tapi perlu diketahui, bahwa biaya pelantikan cakep sudah ditangani oleh pemerintah daerah melalui BKPSDM sehingga ia sama sekali tidak tahu, jika ada pihak yang akan memungut biaya tersebut. Apalagi, nominalnya sangat fantastik karena kalau Rp 2,5 juta x 157 cakep, maka totalnya Rp 392.500.000.
Sedangkan prosedur pelantikan itu sendiri diawali dari seleksi cakep yang dilakukan Disdikbud Kabupaten Kuningan. Lalu, hasilnya, diikutsertakan melalui diklat cakep yang dilsengggarakan bidang sumber daya manusia (SDM).
Dan terakhir, baru ke bidang informasi, kepegawaian, kepangkatan dan jabatan fungsional untuk dilantik. “Saya tidak tahu, siapa yang akan memungut biaya tersebut. Tetapi yang pasti, bukan BKPSDM karena anggaran pelantikan cakep telah disediakan APBD,” tandasnya, Kamis (20/1/2022). (Yan/KC)