Pemekaran Desa Butuh Proses Panjang

0
43
Munir/KC KEPALA Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Indramayu, Edi Kusnaedi.*

INDRAMAYU, (KC Online).

Pemekaran desa membutuhkan proses yang panjang. Karena seluruh prosedurnya harus ditempuh, untuk mengetahui tingkat kelayakan pemekaran.

“Butuh proses sebelum diusulkan, dengan tahap awal harus musyawarah desa (Musdes) terlebih dahulu, “kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Indramayu, Edi Kusnaedi, Selasa (18/1/2022).

Ia mengungkapkan, musyawarah desa dilaksanakan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa dan masyarakat. Kemudian dibuat berita acara hasil Musdes, yang dilengkapi dengan notulen, daftar hadir, foto kegiatan atau dokumentasi. Kemudian dibuatkan surat usulan pemekaran oleh BPD ditujukan kepada Bupati Indramayu dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.

“Sebelum diusulkan ke bupati, pemerintahan desa harus berkoordinasi juga dengan kecamatan, terkait usulan pemekaran desa. Hal ini bagian dari etika dan prosedur birokrasi yang harus dilalui. Sekaligus supaya ada tambahan dukungan proses pemekaran,” katanya.

Setelah usulan masuk lanjutnya, nanti ada kajian dari Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui bagian Tata Pemerintahan dan lembaga terkait lainnya. Mencakup luas wilayah, jumlah penduduk, potensi desa dan  sebagainya sesuai pedoman yang ada. 

Berikutnya masuk pada tahapan proses yang membahas tentang letak desa, nama desa, kekayaan desa, batas desa dan lain-lain. “Perdanya juga ada termasuk pejabat kuwunya, “ujarnya.

Fungsional Kelompok Substansi Otonomi Daerah, Hj Nurhayati membenarkan panjangnya proses pemekaran desa. Karena itu penggagas dan pemerintah desa harus sabar mengikuti prosedur. “Optimistis jika batas-batas desa sudah ada, jumlah penduduk dan luas wilayah memenuhi syarat, maka proses pemekaran bisa dilalui,” katanya.(Munir)