Kalah Bersaing, Kuningan Gagal Dapat Bantuan DID Rp 25 Miliar

16

KUNINGAN, (KC Online).-
Tahun 2021 lalu, Kabupaten Kuningan mendapatkan bantuan dana insentif daerah (DID) dari Kementerian Keuangan RI sebesar Rp 25.819.515.000, tapi di tahun anggaran 2022, gagal karena berbagai faktor. Termasuk kalah bersaing dengan daerah lain di Indonesia.
“Memang tahun sebelumnya, Kuningan memperoleh bantuan DID tapi sekarang tidak mendapatkannya,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Asep Taufik Rohman melalui Kepala Bidang Anggaran, M. Sarif Rochijat, Kamis (13/1/2021).
Menurutnya, bantuan DID dialokasikan untuk memberikan insentif atau penghargaan pada daerah atas kinerja pemerintah daerahnya dalam perbaikan dan pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.
Maka dari itu, untuk mendapatkan bonus anggaran tersebut, pemerintah daerah harus mampu memenuhi berbagai kriteria penilaian. Baik kriteria kategori utama yang meliputi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), penetapan peraturan daerah (perda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tepat waktu dan penggunaan e-government.
Kemudian, kriteria kategori kinerja yang dapat dilihat dari beberapa indikator penting. Di antaranya, indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kemandirian daerah, efektivitas pengelolaan belanja daerah dan sistem informasi keuangan daerah (SIKD).
Indikator pelayanan dasar publik bidang pendidikan yang terdiri dari angka partisipasi murni dan peta mutu pendidikan, indikator pelayanan dasar publik bidang kesehatan yang meliputi penanganan stunting, balita yang mendapatkan imunisasi lengkap dan persalinan di fasilitas kesehatan.
Indikator pelayanan dasar publik bidang infrastruktur yang terdiri dari akses sanitasi layak dan sumber air minum layak, indikator kesejahteraan masyarakat yang meliputi penurunan penduduk miskin, indeks pembangunan manusia (IPM) dan penurunan angka pengangguran.
Serta indikator pelayanan umum pemerintah yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintah daerah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), penghargaan pembangunan daerah dan inovasi daerah.
“Sebenarnya, semua nilai sesuai indikator yang dicapai Kabupaten Kuningan, sudah di atas rata-rata tetapi nilai daerah lainnya malah lebih tinggi,” ucapnya.(Yan/KC)