Temukan Maladministrasi, Ombudsman RI Beri Saran Perbaikan kepada 5 Instansi

0
67
PENYERAHAN Hasil Kajian Sistemik Review Ombudsman RI, Tata Kelola dan Pengawasan Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Jakarta, Kamis (6/1/2022).**

CIREBON, (KC Online).-

Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan Hasil Kajian Sistemik terkait Tata Keloladan Pengawasan Izin Pinjam Pakai KawasanHutan (IPPKH) atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pengawasan yang Integratif kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Investasi/BKPM, Badan Informasi Geopasial, Kementerian Keuangan dan Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral, Kamis (6/1/2022) di Ruang Abdurahman Wahid, Gedung Ombudsman RI, Jakarta.

Ombudsman RI menemukan dua aspek temuan dan menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada lima institusi terkait.

“Maksud dan tujuan dari kajian ini adalah untuk memperoleh penjelasan mengenai alur proses IPPKH/P2KH dari penerbitan sampai pada pengawasan terhadap IPPKH/P2KH dari pemberi izin, serta tanggung jawab atas kewajiban dari pemegang P2KH,” ujarAnggota Ombudsman RI, HerySusanto.

Pihaknya mencatat, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, jumlah IPPKH yang diterbitkan meningkat setiap tahunnya, terutama untuk kegiatan pertambahan dan non pertambangan. Di mana pada 2018 IPPKH yang terbit sebanyak 49.235.50, 2019 sebanyak 66.311.87, 2020 sebanyak 81.224.47 dan 2021 sebanyak 104.401.71.

Hery menjelaskan, berdasarkan hasil kajian, temuan Ombudsman RI terkait IPPKH terdiri dari aspek tata kelola dan pengawasan. Pada aspek tata kelola, Ombudsman RI menemukan setidaknya 5 potensi maladministrasi, yakni penundaan berlarut dalam IPPKH, tidak seragamnya persyaratan permohonan rekomendasi gubernur dan daerah mengenai IPPKH, kurangnya aksesbilitas informasi proses permohonan IPPKH  dan belum optimalnya penggunaan system Online Single Submission (OSS) IPPKH/P2KH.

Kmudian, belum adanya penyebarluasan informasi Geopasial Tematik (IGT) Kehutanan terkait peta IPPKH dalam Kebijakan Satu Peta (KSO) dan informasi real time kuota IPPKH dan  sosialisasi yang belum menyeluruh terkait perubahan kebijakan dan prosedur teknis pada kebijakan yang baru.

Sedangkan dalam aspek pengawasan, Ombudsman RI menemukan adanya alokasi anggaran yang tidak memadai dan potensi hasil pengawasan yang tidak indepeden, adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) petugas pengawas sehingga memperlama prosedur telaah kawasan, dan kendala pelaksanaan kewajiban, terutama rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Baca Juga  PPDI Kawal Proses Hukum Tersangka Bendahara Desa

“Hal ini terjadi karena beberapa kendalaya itu penyediaan lahan rehabilitasi, jangka waktu penilaian yang diniliai terlalu singkat serta kurang optimalnya tugas dan kewenangan BPDASHL (Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung) dalampengawasan,” ucapHery.(Fik/Rilis)