PMII: Evaluasi 2021, Bupati tidak Mampu Mengentaskan Kemiskinan di Kuningan

33

Penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian utama pembangunannasional dan daerah. Selama di tahun 2021, Pemerintah Daerah Kuningan melalukan upaya untuk mengentaskankemiskinan, sayangnya penduduk miskin di Kuningan makin bertambah.

Pengentasan kemiskinan yang dilakukan tidak berhasil dengan baik, karena dihadapkan pada beberapa hal, antara lain: program tidak tepat sasaran, program tidak bertahan lama atau tidak berkesinambungan, program tidak terakses oleh masyarakat karena hambatan struktual. Penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan bersifat karitatif(charity) cenderung menjadikan orang miskin semakin tergantung padabantuan pihak luar. Akibatnya perekonomian masyarakat rentan dan dengan mudah kembali ke garis kemiskinan.

Berdasarkan keputusan Bupati No 460/KPTS.546-Dinsos/2021 diberikan bantuan tunai bagi masyarakat miskin desil 1 sebanyak 9.904 rumah tangga dengan diberikan sejumlah Rp 1 juta untuk dua bulan. Program bantuan tunai dari pemerintah bagi masyarakat miskin tidak mampu mengentaskan kemiskinan. Bahkan yang terjadi masyarakat keenakan atau ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan dan tidak melakukan upaya sendiri untuk keluar dari garis kemiskinan.

Artinya, pemerintah daerah tidak mampu memahami permasalahan sosial yang terjadi. Mengapa anggota rumah tangga tetap miskin, walaupun telah ada program pengentasan kemiskinan?

Seharusnya dilakukan pemetaan kantong-kantong kemiskinan berdasarkan tipologi ekologis dan sumber mata pendapatan, kondisi budaya, sosial, ekonomi dan politik rumah tangga miskin. Lalu Merumuskan strategi pengentasan kemiskinan dengan melibatkan stakeholder.

Kuningan memiliki potensi agraris dan pariwisata yang bagus dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun kenyataannya banyak masyarakat yang mengandalkan pendapatan dan pekerjaannya dari buruh tani. Ini terjadi karena tidak memiliki lahan sendiri atau lahan sempit seperti petani penggarap.Juga kebanyakan masyarakat melakukan pekerjaan harian lepas yang tidak menentu pendapatannya. Bahkan anak-anak muda pergi merantau ke luar kota mejadi tukang bubur, bangunan, warmindo di akibatkan akses pekerjaan yang terbatas di Kuningan, yang saat ini menjadi pengangguran akibat dampak Covid-19.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan 2021, mata pencaharian masyarakat kuningan paling banyak bersumber dari buruh harian lepas sebanyak 73.930 orang, karyawan swasta 62.226, buruh tani sebanyak 14.855 orang.

Tahun 2002 Pemda Kuningan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang diketuai oleh Wakil Bupati Kuningansebagai penanggung jawab. Tugas TKPK tersebut yaitu menyiapkan data, mengkoordinasikan kegiatan, memfasilitasi dana, melakukanpemantauan dan pengendalian. Namun dalam pelaksanaan kegiatan belum menunjukkan hasilnya dalam penanggulangan kemiskinan. Dapat kita garisbawahi pemerintah daerah tidak serius mengadakan program anti kemiskinan. Yang diinginkan masyarakat bukanlah bantuan yang bersifat sementara, yang menjadikan masyarakat ketergantungn pada bantuan pemerintah. Melainkan program yg mampu mengatasi kemiskinan secara jangka panjang.

Diketahui, desa dengan penduduk miskin tertinggi berada di wilayah timur Kuningan, apakah ini mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah daerah ke wilayah tersebut, atau ini mengindikasikan saatnya Kuningan dipecah/dimekarkan menjadi Kota Kuningan dan Kabupaten Kuningan untuk lebih memudahkan penanganan dan peningkatan kesejahtraan? (Penulis: Ketua PC PMII Kabupaten Kuningan, Evi Novianti)