Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Ono Surono Dibanjiri Aspirasi

32

CIREBON, (KC Online).-

Para guru honorer di Kabupaten Cirebon mengeluh. Di hadapan Anggota DPR RI, Ono Surono dalam kegiatan “Sosialiasi Empat Pilar Kebangsaan”, di Gedung PGRI Sumber, Senin (29/11/2021), mereka mengeluarkan semua unek-uneknya. Terutama, soal kesejahteraan guru honorer yang selama ini belum diperhatikan.

Menurut Guru honorer asal Kecamatan Pasaleman, Nurdin, selama ini kesejahteraan para guru honorer terlupakan oleh pemerintah. Kalaupun ada perhatian atau kesempatan, hanya berupa rekrutmen P3K dan harus berkontestasi dengan ribuan pendaftar lainnya.

Sementara, di Kabupaten Cirebon, banyak guru honorer yang usianya sudah melebihi 35 tahun. “Telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Namun kesejahteraannya tak juga diperhatikan. Ikut berkontestasi dalam rekrutmen CPNS, sudah tidak bisa. Tentu, ini menjadi ganjalan,” kata Nurdin dalam kesempatan kegiatan tersebut.

Ia mengaku, harapan guru honorer dalam rekrutmen tadi pun, peluangnya sangatlah kecil. Sehingga, harus ada solusi dari pemerintah pusat. “Tolong, nasib guru honorer yang belum terangkat menjadi P3K, agar diluluskan semua. Di tuntaskan,” katanya.

Selain itu, para guru honorer pun mendesak agar presiden bisa segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) terkait gaji honorer. Minimalnya, bisa setara dengan UMK. “Tolong, hanya itu (Kepres, red) yang bisa membantu. Agar gaji kami sama dengan UMK. Baru bisa tenang. Tolong sampaikan ke Presiden,” katanya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono membenarkan persoalan honorer ini. Menurutnya, butuh regulasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena terkait kesejahteraan guru, menjadi persoalan di mana-mana. Faktanya, jumlah guru honorer lebih banyak, dibandingkan dengan guru yang berstatus sebagai ASN.

“Gaji guru di dapil saya, hanya di angka Rp 300 ribu perbulannya. Bahkan ada yang hanya Rp 100 ribu. Itu pun, dibayarkannya, setelah tercatat telah mengabdi selama 2 tahun,” kata Ono.

Sebagai wakil rakyat, ia berjanji tidak akan tinggal diam mengenai persoalan ini. Ia akan meneruskan aspirasi yang didapatkannya. Terutama honorer yang sudah berusia lanjut. Agar bisa dipermudah. Sehingga tidak perlu harus bersaing dengan yang muda.

“Saya akan perjuangkan. Khususnya terkait tes P3K, terutama guru yang sudah sepuh. Yang mereka tidak mungkin disetarakan dengan yang muda-muda. Kalau bisa dipermudah. Syukur-syukur bisa langsung diluluskan,” katanya.

Ia pun berharap kepada Pemda agar bisa merumuskan bagaimana honorer bisa mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Dengan tidak memberatkan wali murid. Misalnya dari APBD maupun APBN. Ono pun mengaku merasa teriris. Karena, persoalan ini hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Faktanya, kata dia, Indonesia kekurangan guru.

“Jumlah guru honorer lebih banyak dibandingkan dengan guru ASN. Meskipun kesejahteraannya begitu. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan SDM Indonesia kalau gurunya tidak diperhatikan. Dengan penghasilan yang layak,” ujar Ono.

Artinya, kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini, ketika kesejahteraannya sudah diperhatikan, dipastikan SDM unggul pun bukan lagi menjadi isapan jempol. “Sudah pasti, akan saya dorong. Saya akan sampaikan ke menteri. Ke Komisi X dan Komisi II yang membidangi pendidikan dan kepegawaian. Juga kepada teman-teman di Provinsi Jabar,” kata Ono.(Ismail)