Tata Kelola Kelautan dan Perikanan Perlu Keterlibatan Semua Pihak

12
Anggota ORI, Hery Susanto, saat menjadi Key Note Speaker dalam “Seminar Nasional Kebijakan Anggaran BBM Bersubsidi dan Perlindungan Nelayan Tradisional Kecil”, yang diselenggarakan Perkumpulan Inisiatif di Swiss Bell Mangga Besar, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

CIREBON, (KC Online).-

Ombudsman RI (ORI) bersama Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melakukan penandatanganan kerja sama atau MoU).  Kegiatan tersebut dilakukan pada “Seminar Nasional Kebijakan Anggaran BBM Bersubsidi dan Perlindungan Nelayan Tradisional Kecil”, yang diselenggarakan Perkumpulan Inisiatif di Swiss Bell Mangga Besar, Jakarta, Kamis (25/11/2021). 

MoU ditandatangani M Najih selaku Ketua ORI dan M Riza Adha Damanik selaku Ketua Umum KNTI.  Hal ini dilakukan untuk melaksanakan kerja sama dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik dalam implementasi kebijakan dan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan tradisional  di Indonesia.

Ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama para pihak dalam menjalankan tugas dan peran masing-masing lembaga dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik dalam implementasi kebijakan dan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan tradisional di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama Hery Susanto Anggota ORI yang menjadi Key Note Speaker dalam seminar tersebut menjelaskan, tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) sektor kelautan dan perikanan yang bertumpu pada harmoni dari peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Ia berpendapat, tata kelola kebijakan kelautan dan perikanan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu keterlibatan semua pihak secara bertanggung jawab dan berkelanjutan agar bisa mendukung kelestarian ekosistem dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Dalam menghadapi problematika distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan tradisional pihaknya mendapati sulitnya menetapkan jumlah kebutuhan BBM yang tepat bagi kapal-kapal ikan, dikarenakan tidak ada/sulitnya mendapatkan data kapal dan data operasionalnya yang valid,” jelas Hery.

Artinya, menurut dia, yang dimaksud secara umum nelayan tidak bisa mengakses BBM bersubsidi, sebab nelayan tradisional banyak tidak memiliki surat rekomendasi untuk membeli BBM bersubsidi; alokasi yang diberikan untuk SPBU-N seringkali sudah habis di pertengahan bulan (atau sebaliknya). Hal ini terkait dengan musim melaut nelayan; adanya perpindahan kelompok nelayan ke lokasi lain (sesuai dengan musim) sehingga menyulitkan penetapan alokasi secara tetap di suatu wilayah kabupaten/kota tertentu; skema pembelian BBM oleh nelayan umumnya BBM dibeli oleh juragan yang selanjutnya menyuplai paket BBM dan sembako kepada nelayan.

“Dengan demikian nelayan tradisional sulit menemukan penjual bahan bakar bersubsidi di lingkungan sekitarnya dan selalu kehabisan BBM bersubsidi, bahkan  menilai lebih mudah menemukan penjual bahan bakar non subsidi di SPBU, eceran, dan lainnya. Nelayan tradisional tidak mempunyai persyaratan pencatatan kapal perikanan bahkan tidak memiliki identitas padahal hal itu sangat berpengaruh terhadap akses BBM bersubsidi.

Ia memaparkan, bahwa Pemerintah atas persetujuan DPR RI rutin tiap tahun menetapkan kuota jenis BBM tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi tertuang dalam Nota Keuangan Rancangan APBN yang terdiri dari minyak solar dan minyak tanah.

“Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014, BPH Migas memberikan penugasan kepada badan usaha untuk menyalurkan BBM subsidi tersebut ke masyarakat melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi. BPH Migas juga diamanatkan untuk menetapkan kuota badan usaha yang mendapat penugasan dan kuota untuk masing-masing propinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia serta kuota untuk masing-masing sektor pengguna,” kata Hery.(Fik/Rls)