Kesalahan Data Warga Miskin Menampar Pemkab

9
Ketua DPRD Kabuten Cirebon, Moh. Luthfi .* Dok/KC

CIREBON, (KC Online).-

Ketua DPRD Kabuten Cirebon, Moh. Luthfi mempertanyakan dan menyayangkan perihal  adanya sejumlah anggota dewan yang masuk kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dirinya meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) untuk segera mengoreksi secara keseluruhan agar data yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan.

Melalui fungsi DPRD sebagai pengawas kinerja eksekutif, Luthfi menegaskan, dengan adanya kesalahan soal pendataan warga miskin ini menjadi tamparan keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon.

“Kami sangat menyayangkan situasi ini bisa terjadi dan kami akan ngobrol bareng bupati untuk memprioritaskan terkait dengan kegiatan verifikasi dan validasi (verval) data di lapangan,” ungkap Luthfi, kepada wartawan di sela kegiatannya, Kamis (25/11/2021).

Dikatakan dia,  verifikasi dan validasi data perlu segera dilakukan dan dipastikan semua DTKS benar-benar data riil sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementerian RI.  “Kami berharap teman-teman di Puskesos juga lebih teliti lagi dalam memverifikasi data-data DTKS,” ujar Luthfi.

Adanya keluhan Dinas Sosial soal minimnya anggaran untuk verval, dirinya menyadari karena situasi di mana pada tahun 2021 hampir 86 persen anggaran direfokusing untuk penanggulangan Covid-19. Namun, dirinya memastikan di tahun 2022 pihaknya selaku budgeting sudah memprioritaskan agar verval bisa dilaksanakan selama empat kali dalam setahun.

“Kita sudah jadikan verval ini sebagai program prioritas pemda. Kita penuhi semua kebutuhannya di mana sudah dianggarkan sebesar Rp 4 miliar, dan kami ingin kualitas verval bisa mendalam dan sesuai dengan situasi di lapangan,” ungkapnya.

Ditegaskan Luthfi,  soal sanksi bilamana adanya anggota dewan yang masuk dalam DTKS menerima bansos, Luthfi menjelaskan terkait persoalam ini masih rumor. Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan dulu soal kebenarannya dengan para pihak yang punya kewenangan tentang penyusunan data.

“Kami akan mendalami teman-teman yang namanya tercatat dalam DTKS, mungkin namanya sama tapi orangnya beda. Kita bakalan evaluasi NIK-nya dulu. Kemudian yang ingin kita pelajari lebih dalam lagi, bagaimana proses itu bisa masuk,” ujarnya.

Sebelumnya, diduga ada ribuan aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Cirebon mendapatkan bantuan sosial (bansos). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon belum mendapatkan laporan terkait dengan isu itu.

“Belum ada laporan dari instansi terkait (Dinas Sosial), bahwa ASN mana saja yang terlibat dalam penerimaan bansos tersebut,” kata Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai.

Hilmi menegaskan, jika benar ada ASN yang menerima bantuan sosial, maka pihaknya akan menindaklanjutinya. Namun mekanismenya juga belum mengetahui, apakah wajib mengembalikan dan seperti apa mekanisme pengembaliannya. “Kalau ada ya kita tindaklanjuti dengan bidang. Kita juga belum tahu mekanismenya seperti apa, kemudian orang-orangnya juga saya belum tahu,” ungkapnya.

Sebelumnya jumlah ASN yang masuk dalam DTKS sebanyak 2.103 KK, pegawai BUMD 115 KK, dokter 33 KK, anggota DPRD sebanyak 5 KK,  karyawan BUMN sebanyak 603 KK, kepala desa 83 KK, Polri 278 KK, TNI 278 KK.

Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih menyebutkan, upaya percepatan penanganan kemiskinan merupakan tugas wajib dari pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar masyarakat Kabupaten Cirebon sejahtera. Wakil bupati yang akrab disapa Ayu ini menyebutkan, penanganan kemiskinan tidak hanya dilakukan satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD), melainkan oleh seluruh satuan.

“Semua dinas diberikan arahan untuk bisa menyelesaikan masalah ini (kemiskinan). Niatkan sebagai ibadah, supaya menjadi ladang pahala,” kata Ayu.

Ia mengatakan, upaya percepatan penanganan kemiskinan harus terus dikoordinasikan oleh semua pihak. Menurutnya, data jumlah warga miskin harus selaras.

Saat ini, lanjut dia, kerap terjadi tumpang tindih data warga miskin. Permasalahan kemiskinan di masing-masing wilayah berbeda, penanganannya harus sesuai kebutuhan. “Dinas-dinas terkait saya minta harus menghasilkan gagasan,” pinta Ayu.(Mamat)