Aksi Saling Dorong Antara Pendemo dan Aparat Keamanan Tak Terelakkan, Upah Buruh Hanya Naik Rp 10.000

8
RATUSAN buruh melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Cirebon, Kamis (25/11/2021).* Iwan/KC

CIREBON, (KC Online).-

Aksi unjuk rasa dari gabungan aliansi buruh di wilayah Cirebon sempat diwarnai kericuhan di depan Gedung Setda Pemkab Cirebon, Kamis (25/11/2021). Aksi saling dorong antara pendemo dan aparat keamanan tak terelakkan dalam aksi tersebut.

Aksi serentak semua buruh se-Indonesia menyuarakan tuntutan agar upah layak di  tahun 2022. Keributan ditengarai setelah Bupati Cirebon menahan diri melakukan pencabutan rekomendasi upah tahun 2022.

Namun, dengan sigapnya petugas keamanan, kegaduhan segera direda meski sebagian dari mereka sempat diamankan yang akhirnya dilepaskan pasca negosiasi alot. Padahal, sebelumnya perwakilan buruh sempat bertemu langsung dengan Bupati Imron  Rosyadi, untuk berdiskusi membahas soal upah layak di Kabupaten Cirebon.

Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya, Moh. Machbub menjelaskan, dengan adanya pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dari ajuan gugatan materi dan formil UU Cipta Kerja yang di mana MK memutuskan agar UU Cipta Kerja tidak digunakan sementara selama dua tahun ke depan.

Maka pihaknya mendesak Pemkab Cirebon untuk bisa mengubah rekomendasi kenaiakan upah 2022 yang sudah dikirim ke Provinsi Jawa Barat.

“Kita ketahui bersama kalau daru hasil rapat pleno kemarin upah di Kabupaten Cirebon cuma naik Rp 10 ribu dan ini tidak manusiawi karena kalau kita hitung Rp 10 ribu dibagi 25 hari kerja hasilnya Rp 400 dan itu gak manusiawi,” ungkap Machbub saat diwawancarai selepas melakukan pertemuan dengan Bupati Cirebon, Kamis (25/11/2021).

Pihaknya menginginkan Pemkab Cirebon untuk mengeluarkan rekomendasi kenaikan UMK berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Apalagi sejumlah daerah lainnya pun sudah ada yang menetapkan UMK di atas PP Nomor 36 Tahun 2021.

“Hari ini saja Kabupaten Bogor juga tetapkan UMK tahun 2022 di atas PP itu, bahkan sampai 7 persen kenaikannya. Tapi kok di sini (Kabupaten Cirebon) setelah dengar aspirasi dari teman-teman, bupati gak berani cabut rekomendasi upah 2021, padahal daerah lain sudah banyak yang melakukan itu,” ujar Machbub.

Sementara itu, Bupati Imron menegaskan, Pemerintah ingin merekomendasikan upah tinggi. Namun ada sejumlah aturan dan harus bisa mengakomodasi seluruh pihak. Dengan adanya perkembangan soal penundaan pelaksanaan UU Cipta Kerja oleh MK, dirinya meminta buruh, pengusaha dan Pemerintah untuk bisa duduk bersama guna membahas kenaikan upah.

“Kita sebagai Pemerintah siap menampung aspirasi dari buruh, saya juga akan siap mencabut asalkan regulasi pencabutan UU Cipta Kerja dari MK sudah diterima, sehingga akan mengeluarkan surat edaran lalu mencabut rekomendasi usulan UMK tahun 2022,” jelas Imron.

Dirinya menegaskan, bila Pemerintah berkeinginan UMK naik 7 persen, tapi hal itu hanya keinginan mengingat dalam menentukan kenaikan upah harus melalui kajian dan tinjauan dari berbagai aspek. Yang nantinya akan menentukan arah kebijakan dan nanti hasilnya harus menguntungkan berbagai pihak.

“Barusan Pemprov Jabar saya kontak dan masih dalam tahap dibicarakan dan belum diputuskan, ya kalau naiknya cuma Rp 10 ribu saya juga gak setuju,” ungkap Imron.

Dirinya memastikan akan keluarkan surat rekomendasi kenaikan upah yang baru asalkan sesuai aturan, karena selaku Pemerintah tidak bisa seenaknya sendiri mengeluarkan keputusan. “Mohon buruh bersabar sebentar, kita tunggu dulu hasil putusan MK secara resmi,” tambah Imron.(Mamat)