Setelah Didemo Buruh, Usulan Kenaikan UMK Disepakati

21
RIBUAN Buruh kembali melakukan aksi demo ke Pendopo Gedung Negara Majalengka, Rabu (24/11/2021). Atas tuntutan buruh akhirnya Pemerintah Kabupaten Majalengka menyepakati pengusulan kenaikan upah sebesar Rp 360.000 ke pemprov Jawa Barat.* Tati/KC

MAJALENGKA, (KC Online).-

Pemkab Majalengka akhirnya menyepakati buruh untuk mengusulkan kenaikan UMK kepada Gubernur Jawa Barat sebesar Rp 360.000 dari ambang batas atas yang diminta sebesar Rp 726.000. Kesepakatn setelah melalui proses yang alot dan panjang disertai aksi demo yang mencapai ribuan buruh, Rabu (24/11/2021).

Aksi demo ribuan buruh dilakuakn setelah dua kali  pembahasan kenaikan UMK melalui Dewan Pengupahan mengalami kebuntuan karena perwakilan buruh menolak kenaikan upah sebesar Rp 36.000 yang disepakati Dewan Pengupahan.

Mereka memadati ruas Jalan Abdul Halim sepanjang kurang lebih 500 meter antara Perempatan Istana Bintang hingga Perempatan Gedong Jangkung. Di ruas tersebut dipenuhi kendaraan dan pendemo. Usai orasi di jalan depan Gedung DPRD mereka melaju ke Pendopo.

Sebelumnya sejumlah buruh melakukan aksi sweeping ke beberapa pabrik yang tidak melakukan aksi demo, beberapa di antara mereka melakukan pengerusakan pagar pabrik. Buruh yang tengah bekerja pun akhirnya keluar mengikuti ajakan untuk berdemo. Video aksi pengreusakan pabrik dan aksi sweeping ini pun  beredar luas di media sosial

Perwakilan pendemo diterima Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana, Sekda Majalengka Eman Suherman, Kapolres Ajun Komisaris Polisi Edwin Affandi, Dandim 0617 Majalengka Let Kol Inf Andik Siswanto serta Kajari Eman Sulaeman dan akademisi Dadang Dirno serta sejumlah pejabat lainnya di ruang rapat sekda.

Perwakilan buruh Asep Oding sedianya meminta Pemerintah menaikan  UMK sebesar Rp 726.000 di tahun 2022 yang disebutnya ambang batas atas atau ambang batas bawah sebesar Rp 360.000. Dia menyebutnya bukan tawar menawar peraturan tapi menginginkan agar semua pihak, yakni buruh dan pengusaha tetap diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, hal ini sekaligus menjaga kondusivitas.

“Kami tidak ingin keluar dari koridor yang ada.” ungkap Asep yang juga mengaku paham dengan  situasi pandemi.

Buruh lainnya Sugiarto mengungkapkan, tahun lalu juga sudah terjadi pandemi namun upah tetap naik, maka menurutnya tidak wajar ketika upah tahun ini hanya naik Rp 18.000 hingga Rp 35.000.

Sementara sejumlah buruh lainnya di tempat aksi demo mengaku datang ke Pendopo setelah disweeping karena sedianya akan terus bekerja. Mereka pun tidak mempersoalakan upah yang diperolehnya karena pada dasarnya upah yang didapat setiap bulan lebih dari yang akan diperjuangkan buruh lain. Jumlah tersebut belum termasuk biaya kesehatan dengan standardisasi kelas II.

“Kami dapat BPJS dari perusahaan standardisasi kelas II, cuti ada hanya cuti hamil atau cuti nikah,” ungkapnya.

Samakan persepsi

Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana mengungkapkan, Pemkab Majalengka tidak berwenang untuk menatapkan UKM karena yang menetapkan UMK adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun demikian Pemkab Majalengka akan menyampaikan permohonan tersebut kepada pemprov.

Sekda Majalengka Eman Suherman mengatakan, apa yang diperjuangkan para buruh sudah beberapa kali dilakukan pembahasan melalui rapat dengan Dewan Pengupahan, juga rapat internal di Pemda Majalengka. Kini buruh dan Pemerintah juga pengusaha sebaiknya menyamakan persepsi dan pandangan yang tidak bertabrakan dengan aturan.

“Dulu penetapan upah bisa ada peran Pemerintah Kabupaten, namun kini peran dipangkas setelah terbit UU Cipta Kerja. Laju pertumbuhan ekonomi juga dihitung dari jumlah keluarga yang bekerja, dan  ini juga mempengaruhi nilai upah buruh,” ungkap Eman.

Eman mengatakan, jika UMK adalah jaring pengaman bagi para buruh dan pengusaha. Yang harus dilakukan oleh buruh adalah melakukan komunikasi dengan pengusaha tempat buruh bekerja.

“Upah kerja yang sudah lebih dari setahun atau tiga tahun dengan kinerja bagus tentu itu yang harus diperjuangkan oleh buruh. Dengan begitu pekerja tenang dan pengusaha nyaman,” ungkap Eman.

Sedangkan Dadang Dirno dari Akademisi berpendapat, rapat Dewan Pengupahan telah selesai dilakukan. Apa yang dilakukan buruh datang lalu berdemo lebih pada penyampaian aspirasi.

“Konteks yang sekarang adalah lebih pada aspirasi mengajukan kenaikan di angka Rp 350.000. Hanya ini  formula belum ada. Jadi yang baik adalah buruh buat surat permohonan kenaikan upah sebesar itu,” jelas Dadang.

Sedangkan Kapolres Majalengka Edwin Affandi menyampaikan dalam aksi demo agar tidak ada buruh yang terprovikasi hingga bersikap kurang baik, yakni  terjadi perusakan pagar pabrik juga aksi sweeping terhadap buruh lain yang tengah bekerja.

Aksi yang dilakukan oleh buruh juga telah melanggar protokol kesehatan yang di masa pandemi sangat tidak diperkenankan. Dia mengaku akan mengevaluasi perkembangan Covid-19 pasca demo yang dilakukan buruh selama lima hari ke depan. Ketika muncul kasus maka pabrik segera ditutup sementara.

Menurutnya, buruh harus berpikir bijak bagaimana aspirasi bisa tersampaikan ke pemprov tanpa harus bersikap anarkistis  dalam penyampain aspirasi dan ke depan kegiatan harus lebih kondusif.(Tati)