Perlu Dilakukan Konsolidasi Persiapan Pemilu 2024

15
Tati/KC WAKIL Bupati Majalengka, Tarsono D Mardiana serta Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka Agus Asri Sabana tengah memberikan materi pada acara Obrolan Demokrasi (Orasi), yang dilaksanakan secara daring, oleh Bawaslu Majalengka Selasa (23/11/2021).*

MAJALENGKA, (KC Online).-

Perlu dilakukan konsolidasi persiapan Pemilu 2024 dengan melakukan kajian, untuk menambah pemahaman bagi banyak pihak, mengenai regulasi penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden serta pemilihan kepala daerah.

Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Idham Holik pada acara Obrolan Demokrasi (Orasi) yang dilaksanakan secara daring, oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majalengka, Selasa (23/11/2021).

“Mengingat Undang-Undang yang kita gunakan masih sama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, maka konsolidasi persiapan Pemilu 2024 dengan melakukan kajian untuk menambah pemahaman terkait regulasi,” katanya.

Menurutnya,  dalam pemilu harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaran pemilu. Hal itu berkenaan dengan definisi pemilu dalam perspektif ilmu politik, yaitu konflik yang diatur dalam memperebutkan sumber daya yang minim dan berpotensi terjadi penyimpangan. Padahal pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang minim penyimpangan.

“Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang minim penyimpangan. Oleh karena itu, kolaborasi yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir sengketa, yakni dengan sosialisasi dan pencegahan sengketa pemilu kepada publik. Supaya publik juga dapat melakukan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilu,” tuturnya.

Hal sama disampaikan Yulianto. Ia mengungkapkan, sengketa dalam pemilu muncul akibat dari keputusan KPU yang merugikan hak pemohon. Sehingga untuk menjamin hak-hak itu, Bawaslu memperluas makna peserta pemilu dengan mengakomodir bakal calon untuk dapat melakukan proses gugatan ke Bawaslu dalam mencari keadilan.

Ia menyebutkan penyebab terjadinya sengketa pemilu, di antaranya ada pada saat penetapan daftar calon sementara (DCS), penetapan daftar calon tetap (DCT) dan laporan dana kampanye.

Ketua Bawaslu Kabupaten  Majalengka, Agus Asri Sabana mengatakan, pada penyelenggaraan pemilu potensi terjadinya sengketa terbuka lebar. “Di setiap tahapan pemilu potensi sengketa proses ini menjadi sangat terbuka. Karena itu  dalam momentum kegiatan ini, penting kiranya kita untuk menguak di tahapan mana potensi sengketa ini bisa terjadi serta bagaimana solusi dan mekanisme penyelesaiannya di Bawaslu,” katanya.

Ia mengingatkan kepada semua pihak, untuk bersedia memahami regulasi dalam menyongsong Pemilu 2024.

Sementara itu, Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan Orasi serial 16 yang di inisiasi Bawaslu bermanfaat bagi pembangunan demokrasi di Kabupaten Majalengka. Karena akan menambah pemahaman terkait regulasi, yang nantinya akan meningkatkan kualitas demokrasi.

“Diharapkan Bawaslu Kabupaten Majalengka dapat konsisten dalam menjalankan kewajibannya terkait pengawasan pemilu, termasuk penegakan hukum,” ujarnya.(Tati)