Dugaan Korupsi Rp 50 Miliar, Kejati Geledah Gedung PT PG Rajawali II, DO 5 Ribu Ton Gula Dibayar Cek Kosong

22
SUASANA gedung PT PG Rajawali II saat digeledah oleh tim Kejati Jabar, Rabu (24/11/2021).* Fanny/KC

CIREBON, (KC Online).-

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat melakukan penggeledahan di gedung PT PG Rajawali II yang terletak di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Rabu (24/11/2021). Penggeladahan tersebut dilakukan sejak pukul 10.00 WIB hingga malam hari.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun KC, penggeledahan ini dilakukan berkaitan dengan naiknya status penyelidikan ke penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengeluaran atau delivery order (DO) gula antara PT PG Rajawali II dengan PT Mentari Agung Jaya Usaha (MAJU) pada tahun 2020.

“Kami telah meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengeluaran DO gula antara PT PG Rajawali II dengan PT Mentari Agung Jaya Usaha pada tahun 2020,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Dodi Gzali Emil.

Penyidikan ini sendiri berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor Print-1084/M.2.1/Fd1/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

Pantauan KC di lokasi, situasi halaman gedung PT PG Rajawali ini tampak lengang. Hanya ada beberapa mobil yang terparkir di halaman gedung, termasuk kendaraan yang digunakan tim Kejati Jabar. Diketahui karyawan perusahaan ini dipulangkan lebih awal, imbas dari penggeladahan tersebut

PT PG Rajawali II sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang bergerak di bidang agro industri, khususnya industri gula yang berlokasi di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.

Sementara itu, modus operandi yang dilakukan oleh PT PG Rajawali adalah pada November-Desember 2020 terjadi dugaan penyimpangan dalam pengeluaran DO gula. Dalam pengeluaran DO tersebut dilakukan tanpa memperhatikan good corporate governance antara PT PG Rajawali II dengan PT MAJU dengan cara PT MAJU mengeluarkan tiga lembar cek kosong sebagai penyetoran pembayaran gula dan tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh PT PG Rajawali II.

Kemudian, PT PG Rajawali II menerbitkan DP gula yang berakibat keluarnya gula sebanyak 5 ribu ton, sehingga negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 50 miliar.

“Pengeluaran DO gula tersebut dilakukan tanpa memperhatikan prinsip good corporate governance dan mengabaikan SOP lainnya, gula yang sudah telanjur keluar ternyata tidak ada pembayaran,” katanya.

Ia menambahkan, hingga saat ini Kejati Jabar telah memeriksa 20 saksi terkait kasus ini. Namun, Kejati sendiri belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka. “Kami memiliki banyak kewenangan, bisa melakukan upaya paksa, bisa menggeledah, dan melakukan penyitaan,” kata Dodi.

Karyawan dipulangkan

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Humas PG Rajawali Kota Cirebon, Topik mengatakan, sampai saat ini tim dari Kejati masih bekerja di dalam. Jadi mohon maaf belum bisa memberi keterangan. “Penggeledahan oleh Kejati mendadak, jadi para karyawan dipulangkan lebih awal,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejati Bandung Jawa Barat, tengah mengusut kasus dugaan rampok uang rakyat (korupsi) penerbitan DO 5.000 ton gula di PT PG Rajawali II Cirebon. PT PG Rajawali II merupakan salah satu anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indramayu (RNI) sebuah perusahaan milik negara atau BUMN.

Kejati Jabar kini meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan. Mereka sedang menelisik adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 50 miliar dari praktik penerbitan DO 5.000 ton gula kepada pihak swasta yakni PT Mentari Agung Jaya Usaha.

DO 5.000 ton gula itu sendiri, berdasarkan penjelasan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar, Dodi Gzali Emil, diterbitkan pada tahun 2020 lalu.

“Kami telah meningkatkan status penyelidikan ke tingkat penyidikan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengeluaran DO gula antara PT PG Rajawali II dengan PT Mentari Agung Jaya Usaha pada Tahun 2020,” kata Dodi di Bandung, Jawa Barat.

Ia menjelaskan peningkatan status dari lidik ke sidik itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: Print1084/M.2.1/Fd.1/10/2021 yang diteken pada tanggal 21 Oktober 2021.

Dugaan kasus rampok uang rakyat itu terjadi saat dilakukan kerja sama antara PT PG Rajawali II dengan PT Mentari Agung Jaya Usaha. Pada bulan November hingga Desember 2020, kerja sama itu dilakukan.

Dalam perjanjian, perusahaan swasta itu membeli gula sebanyak 5.000 ton dengan memberikan tiga lembar cek. Usai menerima cek, PT PG Rajawali II kemudian menerbitkan DO gula sebanyak yang dipesan tanpa lebih dulu memeriksa tiga lembar cek tersebut ke pihak bank.

“Pengeluaran DO gula tersebut dilakukan tanpa memperhatikan prinsip ‘good corporate governance’ dan mengabaikan SOP lainnya. Gula yang sudah telanjur keluar (dijual), ternyata tidak ada pembayaran,” kata Dodi.(Fanny/Jaka)