Carlan Unjuk Kemampuan di Open Bidding

13
Yan/KC KABID PAUD dan Dikmas Disdikbud Kabupaten Kuningan, Carlan saat diberi penghargaan oleh Gubernur Jabar, H M. Ridwan Kamil pada 2019. Setelah meraih juara 1 PNS berprestasi kategori jabatan struktural Eselon III pemerintah kabupaten/kota.*

KUNINGAN, (KC Online).-

Keikutsertaan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Carlan, yang berkebutuhan khusus, dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama, bukan minta untuk dikasihani.

“Kita harus memahami kehadiran  dan keberanian seorang  Carlan dalam pertarungan untuk mendapatkan amanah, sebagai pimpinan SKPD.  Beliau dapat dipastikan bukan berharap untuk meminta belas kasihan dari pengambil kebijakan,” kata Ketua Forum Telaah Kajian Daerah (F-Tekad) Kabupaten Kuningan, Sujarwo, Selasa (23/11/2021). 

Ia mengungkapkan,  kapasitas seorang  Carlan yang sejak lahir mengalami cacat netra, namun ditinjau dari tolok ukur akademis  tak perlu diragukan lagi kemampuannya. Carlan sudah teruji kompetensinya dengan meraih gelar akademik tertinggi Doktor (S3), dari lembaga pendidikan bergengsi dan  kredibel.

“Sukses akademik yang digapai  Carlan menunjukan, kemampuan akademiknya sudah teruji dan ilmu yang dia miliki dapat dijadikan modal, jika yang bersangkutan diberi kepercayaan untuk memegang komando di sebuah SKPD,” katanya.

Disebutkannya pula, prestasi kerja Carlan selama berkiprah di Pemkab Kuningan, mulai dari staf hingga kini diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan eselon 3,  sangat luar biasa. Bahkan Carlan pernah menyabet juara 1 PNS berprestasi kategori jabatan struktural eselon III pemerintah kabupaten/kota di tingkat Jawa Barat.

“Artinya, jika bupati sebagai pengguna memberikan kepercayaan kepada Carlan setelah melalui mekanisme open bidding, hendaknya tidak dipandang karena rasa kasihan atau iba. Tapi murni atas dasar penilaian kemampuannya,” ujarnya.

Sementara itu, dalam pemaparan makalahnya di hadapan tim penguji, Carlan menyampaikan beberapa strategi penyelesaian masalah yang akan dilakukan setelah mendapat kepercayaan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam upaya mengentaskan pengangguran di Kabupaten Kuningan. Antara lain, optimalisasi fungsi balai latihan kerja (BLK) dengan pola terintegrasi pada dunia usaha di tingkat regional, nasional dan internasional. Selain itu, melakukan sinergitas dengan perguruan tinggi, SMK dan lembaga pelatihan kursus (LPK), dalam upaya penyiapan sumber daya yang terampil, mahir dan professional pada bidang keahlian tertentu.

“Selain itu, memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan berbasis potensi desa, menyediakan layanan informasi bursa kerja yang terintegrasi dengan dunia usaha dan menyediakan layanan bantuan hukum (LBH) dalam rangka perlindungan tenaga kerja. Termasuk membuat pola transmigrasi lokal yang terintegrasi berbasis kewirausahaan sebagai pemanfaatan lahan-lahan tidur di Kabupaten Kuningan,” tuturnya.(Emsul/Yan)