Solusi untuk Kepsek yang Gagal Dilantik Jadi Plt

10
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina.* Iwan/KC

CIREBON, (KC Online).-

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mendesak agar Dinas Pendidikan (Disdik) setempat memberi solusi terkait kepala sekolah (kepsek) yang gagal dilantik karena terbentur aturan dan atas kesalahan dinas terkait.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina mengaku, Disdik yang menjadi mitra kerja di komisinya harus bertanggung jawab atas dikorbankannya salah seorang kepsek yang tidak bisa dilantik. Ia mendesak permasalahan tersebut harus segera diselesaikan.

“Kita minta Disdik segera selesaikan permasalahan ini. Cari solusi yang terbaik, minta arahan bupati juga, karena ini tanggung jawab bersama,” ujar Siska, Kamis (14/10/2021).

Siska mengaku sangat menyayangkan permasalahan tersebut. Padahal, saat rapat kerja sebelum pelantikan, Disdik sudah menyepakati akan mengakomodasi calon kepsek tersebut. Yakni dengan meminta keringanan dari Pemerintah Pusat agar yang bersangkutan bisa dilantik. Namun memang tidak dikabulkan oleh Kemendikbud.

“Kemarin Disdik itu bilang kalau lagi pengajuan ke Kemendikbud untuk minta dispensasi istilahnya, ternyata enggak dikabulkan dari Kemendikbudnya,” beber Siska.

Namun, lanjut dia, karena permasalahan inibermula dari Disdik yang tidak segera melantik calon kepsek, tentu harus ada solusi dari Disdik terkait hal ini. Artinya, ketika pengajuan dispensasi ke Kemendikbud tidak dikabulkan, maka harus ada solusi lain untuk kepsek yang gagal dilantik ini.

“Nah sekarang kita kembalikan lagi bagaimana tanggung jawabnya? Harus ada solusi untuk calon kepsek yang gagal dilantik ini,” ungkap Siska.

Sementara itu, Kepala Disdik Kabupaten Cirebon, Denny Supdiana saat dikonfirmasi mengenai hal itu menjelaskan, pihaknya sudah memberikan solusi kepada calon kepsek yang tidak terlantik tersebut. Yakni jabatan Plt kepsek yang tupoksinya sama dengan kepsek.

“Untuk calon kepsek yang tidak terlantik sudah kita siapkan jabatan Plt yang tupoksinya sama. Dan sekarang sudah menjabat Plt,” kata Denny.

Ia juga menjelaskan, di Kabupaten Cirebon ini masih kekurangan calon kepsek yang sudah mempunyai sertifikat diklat. Ada 129 orang yang sudah lulus seleksi tapi belum punya sertifikat karena belum diklat. “Jadi yang enggak dilantik ini akan menjadi kebijakan tersendiri, semacam diskresi,” ungkap Denny.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Kabupaten Cirebon, menuntut Disdik setempat bertanggung jawab. Sebab ada salah seorang calon kepala sekolah yang menjadi korban tidak dilantik karena kesalahan Disdik.

Seperti diketahui, salah seorang calon kepala SD tidak diikutsertakan dilantik karena terbentur aturan. Yakni usianya sudah di atas 56 tahun. Padahal, yang bersangkutan sudah lulus tes setahun sebelumnya. Hanya karena tidak segera dilantik oleh Disdik sehingga di tahun ini gagal dilantik karena terbentur aturan.(Ismail)