Hindari Bentrok Dua Kelompok Massa, Polisi Pasang Kawat Berduri, Pinjam Pakai Lahan Bima Dipertanyakan

7
WALI Kota Cirebon H. Nashrudin Azis didampingi jajaran Kepolisian Polres Cirebon Kota saat menemui salah satu massa yang berunjuk rasa di depan Balai Kota jalan Siliwangi Kecamatan Kejaksan, Kamis (14/10/2021).* Iskandar/KC

CIREBON, (KC Online).-

Puluhan orang yang mengaku dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Cirebon Raya berunjuk rasa di Jalan Siliwangi, Kamis (14/10/2021). Mereka ingin menemui Wali Kota meminta untuk memberikan klarifikasi terkait beberapa pertanyaan yang disampaikan mengenai persoalan hibah lahan.

Puluhan orang ini sejatinya ingin berunjuk rasa di depan Balai Kota dan gedung DPRD Kota Cirebon. Namun, petugas kepolisian yang berjaga memasang kawat berduri tepat di depan Rumah Dinas Wali Kota Cirebon. Soalnya, dari arah arah berlawanan, puluhan orang dari “Elemen Masyarakat Kota Cirebon” juga menggelar aksi tandingan mendukung Wali Kota Cirebon dalam mengembangkan pendidikan di Kota Cirebon.

Di tempat Elemen Masyarakat Kota Cirebon melakukan unjuk rasa, juga dipasang kawat berduri oleh petugas kepolisian yang berjaga. Hal ini dilakukan untuk menghindari bentrok antar dua kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa. Massa dari GMBI akhirnya hanya bisa berorasi di depan sekitar depan Rumah Dinas Wali Kota.

Sementara massa dari Elemen Masyarakat Kota Cirebon juga hanya bisa berorasi di sekitar pintu masuk gedung DPRD Kota Cirebon. Tidak lama berselang, rombongan Wali Kota Cirebon dan Polres Cirebon Kota menemui dua kelompok massa ini secara bergiliran. Wali Kota H Nashrudin Azis kemudian mengajak massa GMBI untuk beraudiensi di Rumah Dinas Wali Kota.

Ketua Distrik GMBI Cirebon Raya, Maman Kurtubi mengatakan, pihaknya masih merasa kurang puas dengan hasil pertemuan. Sebab ada beberapa pertanyaan mereka yang masih menyisakan rasa penasaran.

Menurutnya, pertanyaan yang diajukan GMBI belum dijawab secara keseluruhan. Seperti terkait dasar pemda mengeluarkan surat pinjam pakai kepada yayasan pada tahun 2018. Apalagi pada tahun itu, lahan masih menjadi kewenangan Kemenkeu.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan menunggu dan menagih pihak pemda untuk membeberkan data, fakta serta dasar hukum yang mereka pertanyakan terkait lahan di kawasan Bima. “Selanjutnya, kita menunggu pemda untuk membalas klarifikasi dari kita, beserta data-data yang kita mohonkan,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Azis mengatakan, audiensi membuahkan hasil masing- masing pihak, dalam hal ini GMBI dan pemda menemukan kerangka yang sudah dipahami bersama.

“Tinggal bagaimana nanti kami dari pemda membuktikan melalui jawaban surat permohonan klarifikasi. GMBI juga menyampaikan tidak ada maksud lain keculi hanya mengoreksi atas kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh pemda,” terang Azis.

Hanya koreksi

Azis mengatakan, tugas pemda akan mengumpulkan data pendukung tentang kronologis dari mulai pertama kali pemda MoU dengan Kemenkeu sampai terjadinya hibah dari Kemenkeu kepada pemda.

“Mereka hanya ingin mengoreksi. Tidak ada hal krusial yang menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena memang pemda dalam mengambil kebijakan dan mengeluarkan produk hukum tentunya ada dasar-dasarnya. Tinggal nanti dasar- dasarnya akan kami sampaikan kepada masyarakat,” tuturnya.

Perwakilan dari Elemen Masyarakat Kota Cirebon, Reno Sukrisno dalam orasinya menegaskan, sampai kapan pun Kota Cirebon harus kondusif. Karena itu kondisivitas Kota Cirebon bukan saja menjadi tanggung jawab Pemda Kota Cirebon, aparat hukum tetapi juga menjadi tanggung jawab elemen masyarakat.

“Maka kawan-kawan harus sepakat yang berdiri dan berhadap-hadapan di sini bukan merupakan sesuatu yang naïf, tetapi untuk menjaga kondusivitas. Siapa pun, baik secara individu maupun organisasi yang ingin merusaka tatanan kondusivitas di Kota Cirebon, maka mereka harus siap berhadapan dengan kita semuanya yang tergabung dalam elemen masyarakat,” seru Reno.

Elemen Masyarakat Kota Cirebon mengucapkan terima kasih kepada Pemda Kota Cirebon, aparat penegak hukum karena selama dua tahun terkungkung ruang gerak oleh pendemi Covid-19, karena berkat kerja keras pemda, aparat penegak hukun dan masyarakat, akhirnya Kota Cirebon telah turun ke Level 2.

“Saat turun menjadi Level 2 di Kota Cirebon berdampak baik perkeonomian dan terutama kepada pendidikan yang tidak lagi menjalani pembelajaran jarak jauh, tetapi sebagian sudah melakukan pembelajaran tatap muka,” katanya.

Kehadiran dalam aksi ini, tambah Reno, dalam rangka mendukung pengembangan proses pendidikan di Kota Cirebon.

“Sayangnya, ada sekelompok orang yang mencoba merusak dan mengganggu proses pengembangan pendidikan di Kota Cirebon dengan berbagai macam fitnah, maka apa yang akan kita lakukan kawan-kawan? Sikat dan tidak akan mundur satu langkah pun,” tegas Reno.

Seruan elemen masyarakat tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Cirebon, H. Nasrudin Azis. Azis bahkan sengaja mendatang massa elemen masyarakat walaupun di tengah terik matahari.

Dihadapan Wali Kota, Reno mewakili Elemen Masyarakat Kota Cirebon mendeklarasikan untuk mendukung pemerintah dalam hal pengembangan proses pendidikan di Kota Cirebon.

Menanggapi deklarasi tersebut, Azis mengatakan, pihaknya mendukung deklarasi dan pihaknya terus berupaya untuk memajukan dunia pendidikan di Kota Cirebon harus tetap dilanjutkan.(Iskandar)