ASN Mutlak Harus Netralitas

26

INDRAMAYU, (KC Online).- Dalam menjaga netralitas seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Indramayu, pihaknya selalu memberikan arahan dijajarannya agar tetap menjaga netralitas jangan sampai tersandung  masalah terkait dengan pasangan calon (paslon).

“Meski pemilu dan pilkada berlangsung 2024 namun mengingatkan ASN agar menjaga netralitas,” kata Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu, H.Wahidin dalam kegiatan diskusi pelaksanaan netralitas ASN dalam pilkada serentak 2020 Jumat kemarin.

Menurutnya,melalui kegiatan semacam ini para ASN paham netralitas. ASN harus netral karena untuk menjamin profesionalitas, pelayanan publik yang adil, menghindari penyalahgunaan jabatan atau wewenang, menghindari konflik dan perpecahan serta menghindari pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok.

Sementara Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB, Muhamad Imanuddin menyatakan, ini hanya sebatas monitoring ingin melihat sejauh mana dinamika yang terjadi pada saat pilkada 2020, Kementerian PANRB akan menyempurnakan hasil paparan dari Bawaslu Indramayu maupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Untuk itu, sambung dia, ASN diimbau kasus pelanggaran ASN pada pilkada 2020 dijadikan pelajaran dan jangan sampai terulang kembali. Mari kita tunjukan profesionalitas, kemampuan dan kapabilitas ASN bahwa kita adalah ASN yang mampu menjaga netralitas.

“Dengan cara itu, kita bisa menunjukan kepada kepala daerah bahwa kita ini dipilih bukan karena sesuatu. Tetapi karena kemampuan kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki,” pungkasnya.

 Diskusi terarah dengan tema pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Indramayu tahun 2020 tersebut, menghadirkan Ketua Bawaslu Indramayu, Nurhadi dan Kordiv Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Jabar, H.Yusup Kurnia (Ratno)