PT Chingluh Akui Belum Kantongi Legalitas

11
KOMISI II dan III DPRD Kabupaten Cirebon bersama DLH, DPKPP, Satpol PP, DPMPTSP melakukan kunjungan kerja di proyek PT Victory Chingluh Indonesia, di Desa Gebangmekar, Kecamatan Gebang, Rabu (15/9/2021).* Ismail/KC

CIREBON, (KC Online).-

Komisi II dan III DPRD Kabupaten Cirebon bersama dinas-dinas teknis lainnya, melakukan kunjungan kerja gabungan ke proyek PT Victory Chingluh Indonesia di Desa Gebangmekar, Kecamatan Gebang, Rabu (15/9/2021). Dalam kunjungan tersebut, pihak perwakilan investor mengakui belum mengantongi legalitas pembangunan.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto menyampaikan, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke PT Chingluh untuk menanyakan langsung terkait legalitas pembangunan sesuai dengan bidang di komisinya. Diketahui kegiatan berupa pengurukan sudah dilakukan investor.

Dirinya juga menekankan, meski secara bersamaan PT Nirwana Maju Sejahtera sebagai Menkon dari PT Chingluh yang mengadakan kegiatan sosial di lokasi proyek, kedatangannya bukan menghadiri acara tersebut.

“Perlu ditekankan, kunjungan kami bukan dalam rangka menghadiri kegiatan PT Nirwana ini. Tetapi sesuai dengan kunjungan kerja yakni ingin bertemu pihak PT Victory Chingluh guna meninjau dan mengkroscek langsung soal legalitasnya,” jelas Hermanto.

Setelah berdialog di lokasi dan perwakilan PT Chingluh mengakui belum mengantongi legalitas, begitu juga keterangan dari beberapa dinas teknis, Komisi III pun dapat mengambil kesimpulan dari kunjungan tersebut. “Kita ambil kesimpulan terkait izin masih dalam proses oleh PT Chingluh. Kami nanti akan rapat gabungan, langkah kami ke depan seperti apa. Kita pertimbangkan. Dan hasilnya nanti akan jadi pijakan ke depannya,” kata Hermanto.

Wakil Ketua Komisi III, Syahril Romadhony menyampaikan, kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya berawal dari aduan masyarakat terkait belum adanya legalitas pembangunan, tetapi kegiatan sudah dilakukan oleh PT Chingluh. Pihaknya juga sudah melakukan rapat kerja dengan DLH, DPMPTSP, Satpol PP dan DPKPP. Hasilnya, apa yang dilakukan PT Chingluh melanggar aturan, baik Perda tentang Bangunan Gedung maupun PP Nomor 5 Tahun 2021.

“Kami bukan ingin menggagalkan investasi PT Chingluh, tetapi ingin kita support apa saja yang mestinya harus ditempuh. Secara kasat mata bisa kita lihat memang sudah ada kegiatan, alat berat juga ada. Sedangkan ini belum ada izin atau persetujuan dari dinas terkait. Kalau ada kecelakaan kerja siapa yang bertanggung jawab?” tanya Dony.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno menambahkan, apa yang disampaikan perwakilan PT Chingluh dirinya sepakat bahwa pembangunan tersebut untuk percepatan investasi. Karena pihaknya juga ingin agar investasi di daerahnya dipermudah. Tetapi legalitasnya belum ada, sudah dilakukan kegiatan pengurukan. Maka sesuai dengan apa yang disampaikan DPKPP, tidak boleh melakukan kegiatan dengan hanya bermodalkan fatwa yang dipegang.

“Sebab ini sudah mulai, makanya kami tanyakan legalitasnya. Karena kita tidak mau kecolongan soal PAD-nya sesuai di bidang kami. Karena pajak MBLB-nya cukup besar, karena urukannya dari dalam daerah. Jadi saya perlu keterbukaan dari PT Chingluh, baik soal perizinan ataupun soal pajaknya. Karena ini kegiatannya sudah berjalan,” katanya.

Untuk tindaklanjutnya, Komisi II akan melakukan rapat kerja dengan Bappenda Kabupaten Cirebon. “Kita akan rapat kerja dengan Bappenda untuk menghitung ulang, supaya pembangunan ini selaras dengan PAD-nya,” tegas Cakra.

Kasi Bangunan Gedung DPKPP Kabupaten Cirebon, Yedi menegaskan, jika investor belum mengantongi izin atau persetujuan bangunan gedung, maka tidak boleh melakukan kegiatan. Termasuk kegiatan pengurukan lahan.

“Kalau belum ada IMB tidak boleh melakukan kegiatan. Setelah keluarnya fatwa maka harus menempuh izin-izin lainnya di dinas teknis. Pada intinya, kami meminta kepada PT Chingluh seperti surat pemberitahuan yang sudah kami layangkan agar mengurus izin-izin lainnya, jangan melakukan kegiatan dulu,” kata Yedi.

Direktur PT Nirwana Maju Sejahtera, Mr. Le atau nama aslinya Budikasyanto yang mengaku dikuasakan investor mewakili PT Chingluh menyampaikan, dokumen yang dipegang pihaknya dalam proyek tersebut baru izin fatwa. Namun, ia berjanji untuk legalitasnya akan ditempuh dan minta dukungan agar prosesnya bisa cepat.

“Untuk legalitas kami sudah ada fatwa dan tengah proses amdal untuk keluarnya izin. Legalitas pasti kami tempuh dan komitmen untuk terbuka soal pajak juga,” sebut Mr. Le.

Artinya, kata dia, selain pihaknya meminta arahan dan dukungan untuk segera mendapatkan legalitas pembangunan, juga PT Chingluh siap untuk menghitung berapa pajak MBLB dalam pengurukan yang harus dibayarkan ke Pemda Kabupaten Cirebon.(Ismail)