FSPP Desak Bupati Segera Cairkan Anggaran FKDT

35

INDRAMAYU, (KC Online).- Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kabupaten Indramayu mendesak Bupati Indramayu, Nina Agustina.untuk segera memenuhi janji politik saat kampanye terhadap kesejahteraan ribuan guru Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) selama tahun 2021.

Sikap itu disampaikan, mengingat sudah masuk bulan Agustus dan prosesnya sudah banyak menyita waktu panjang. Sementara situasi pandemi Covid-19 tak kunjung selesai, menyebabkan nasib ribuan guru/ustadz banyak yang ngeluhkan kondisi saat ini kepada pengelola DTA.

“FSPP sebagai bagian dari pengelola DTA banyak menerima keluhan dari ustadz/ustadzah, jika anggaran FKDT belum cair juga hingga bulan Agustus ini,” kata Ketua FSPP Kabupaten Indramayu, Azun Mauzun kepada awak media, Selasa, (3/8/2021).

Ia menegaskan, bentuk perhatian Pemkab  untuk kesejahteraan tenaga pengajar di DTA bukan hal baru. Sementara komitmen Bupati Nina Agustina, seharusnya dibarengi dengan implementasi yang tidak berlarut-larut, karena faktanya hingga saat ini anggaran bantuan yang diharapkan seluruh  DTA  belum juga ada realisasi yang jelas.

Sehingga, kebijakan dan komintem Pemkab untuk kesejahteraan rakyat bukan hanya isapan jempol, menjanjikan tanpa bukti nyata dan betul-betul bantuan keuangan untuk FKDT segera direalisasikan dengan sebaik-baiknya apalagi dalam situasi pandemi Covid-19.

“Karena faktanya sampai dengan bulan Agustus ini belum cair, jadi bukan sekadar janji. Tetapi harus dibuktikan, karena itu adalah komitmen dengan rakyat,” tegas Pengasuh Ponpes Alquraniyah Krangkeng ini.

Terpisah, Kabag Kesra Setda Indramayu, H.Ahmad membenarkan jika anggaran bantuan hibah untuk FKDT Kabupaten Indramayu hingga saat ini masih belum dicairkan.

Ia mengaku, saat ini dalam proses penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara FKDT dengan Bupati Indramayu, sebagai dasar pencairan bantuan menyangkut angka dan kesepakatan yang harus dijalankan antara kedua belah pihak.

Untuk pencairan anggaran FKDT seluruhnya berjumlah Rp 14,5 miliar yang akan dibayarkan kepada FKDT untuk kesejahteraan ustadz/ustadzah selama enam bulan yang awalnya hanya tiga bulan.  “Setelah NPHD ditandatangani, selanjutnya mengajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dan bisa segera dicairkan melalui rekening ustadz masing-masing yang difloting oleh FKDT kabupaten dan dibayar bank,” tandasnya. (Ratno)