Tak Input SIPD, Tujuh Desa Kosong Anggaran Pembangunan

39

INDRAMAYU, (KC Online).- Kegiatan pembangunan di tujuh desa di wilayah Kec. Sukagumiwang untuk tahun 2022 kosong. Pasalnya, desa di wilayah tersebut tidak menginput perencanaan pembangunan desa melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri.

Demikian diungkapkan Dudi Riswandi (Plt) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kec. Sukagumiwang, Senin (2/8/21) di kantornya. Dudi menjelaskan, tujuh desa itu yakni Gunungsari, Sukagumiwang, Bondan, Cibeber, Tersana, Gedangan dan Cadangpinggan.

Padahal, semuanya sudah mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada bulan Desember tahun 2020.  “Faktanya sekarang seperti itu harus bagaimana lagi, ” katanya.

Solusi akan memaksimalkan pembangunan di tiap desa melalui program aspirasi. Meskipun tetap saja masih banyak kekurangan karena desa yang satu dengan yang lain luas wilayahnya berbeda. “Untuk diketahui pembangunan melalui SIPD anggarannya di luar dari dana transfer yaitu DD, ADD dan Banprov, ” jelasnya.

Dudi menambahkan, untuk tahun depan perencanaan pembangunan berbasis aplikasi akan dimaksimalkan. Sebab, desa mengalami kerugian jika tidak ada program pembangunan yang diserap dari APBD Kabupaten. “Tahun depan tidak akan terjadi lagi hal seperti ini, ” tegas pria asal Kab. Majalengka.

Di tempat terpisah, Kepala Seksi Inovasi dan Teknologi, Bappeda Kab. Indramayu, Sukasa membenarkan Desa di Kec. Sukagumiwang tidak melakukan input perencanaan pembangunan melalui SIPD. Pihaknya menyayangkan padahal pembangunan sangat dibutuhkan masyarakat apalagi dengan situasi pandemi.

“Kegiatan pembangunan akan menggairahkan ekonomi rakyat. Namun, sebaliknya pembangunan tahun 2022 tidak ada di  desa, ” katanya

Pembangunan yang diajukan melalui aplikasi terebut tidak hanya meliputi  pembangunan fisik tapi boleh untuk pemberdayaan lembaga ataupun kepemudaan. Pengajuan pembangunan desa sekarang memakai SIPD bukan manual lagi.  “Musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) tetap dijalankan tapi pengajuannya lewat input,  ” jelasnya.

Sebelumnya Bappeda sudah memberikan arahan melalui bimtek desa se-Kab. Indramayu akhir tahun kemarin. Dari 317 desa hanya desa di dua kecamatan yang tidak melaksanakan input yakni Kec Sukagumiwang dan Kec. Cikedung. “Artinya, semua desa memahami hasil pelatihan tadi, ” tandasnya.

Ia menambahkan, SIPD dapat diakses pada bulan Januari dan Pebruari. Di luar bulan itu tidak bisa dibuka¬† kecuali pada bulan Agustus pada perubahan anggaran tetapi terbatas. “Saya berharap ikuti aturan dan maksimalkan perencanaan pembangunan supaya desa bisa maju dan mandiri, ” pintanya. (Munir)