Anggaran Masih Dibahas, Insentif Nakes Belum Dibayar Sejak November

23
Ist/KC PETUGAS kesehatan tengah menyuntikan vaksin kepada salah seorang warga beberapa waktu lalu.*

MAJALENGKA, (KC Online).-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka masih melakukan pembahasan anggaran untuk insentif ratusan tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19 di dua rumah sakit dan Dinas Kesehatan, yang sejak November 2020 belum dibayar.

Pembahasan mencakup standar insentif untuk setiap tindakan dan total kebutuhan anggaran serta anggaran yang masih tersedia di APBD.

Namun demikian diharapkan, insentif bisa dibayarkan secepatnya, dengan anggaran yang rencana akan diambil dari alokasi belanja tidak terduga (BTT) yang sudah tertera di APBD murni senilai Rp 47 miliar dari hasil refocusing.

Direktur RSUD Cideres dr Asep Suandi  mengungkapkan, tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di rumah sakit yang dipimpinnya mencapai 368 orang. Terdiri dari  dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, analis, farmasi serta radiografer. Sementara ini anggaran insentif yang tersedia di rumah sakit  hanya untuk 23 orang perawat, sehingga tidak memenuhi kuota secara keseluruhan.

“Kuota kemarin hanya untuk 23 orang perawat, sementara total perawat dan bidan mencapai sekitar 300 orang, karena terjadinya lonjakan kasus. Di IGD saja ada 3 shif, rawat inap 3 shif, rawat jalan pagi,“ tuturnya.

Ia menyebutkan,  besaran nilai insentif ini disesuaikan dengan profesinya masing-masing dan kemampuan anggaran daerah. Namun untuk nakes yang bekerja di luar ruang isolasi besaran insentifnya tidak sama, tergantung kinerja mereka dalam merawat pasien Covid-19.

“Jadi pembayarannya tidak flat, namun tiap bulan dihitung jumlah nakes, sesuai profesi yang menangani pasien Covid. Sehingga setiap bulan honor yang diterimapun akan berbeda,” katanya.

Menurutnya, Kementerian Kesehatan menerbitkan SK berisi standar pemberian insentif. Namun itu hanya menyebut batas maksimal pemberian insentif. Misalnya untuk dokter spesialis maksimal Rp 15 juta, untuk dokterr umum  Rp 10 juta dan lain-lain. Sedangkan untuk  daerah bisa disesuaikan dengan kemampuan anggaran di APBD.

Direktur RSUD Majalengka Erni Harleni mengemukakan, di RSUD Majalengka nakes yang menangani Covid mencapai 123 orang. Terdiri dari 12 dokter spesialis yang insentifnya masing-masing sebesar Rp 7,5 juta per bulan, 15 dokter umum dengan nilai insentif sebesar Rp 5 juta per bulan, perawat dan bidan sebanyak  74 orang dengan nilai insentif sebesar Rp 3 juta per bulan serta nakes lainnya sebanyak 11 orang dengan besaran insentif perbulannya sebesar Rp 2 juta.

“Saat ini pencairan sudah dalam proses diajukan kepada Bagian Keuangan, yang diharapkan insentif segera bisa dibayarkan untuk seluruh nakes, yang insentifnya belum dibayar sejak November lalu,” katanya.

Kepala Bidang Anggaran di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Vidi Adhitama menyampaikan, belum dibayarkannya insentif nakes yang menangani Covid-19, di antaranya terkait besaran anggaran serta dilimpahkannya tanggung jawab pembayaran insentif dari pemerintah pusat ke daerah. Sehingga dengan kondisi ini mengharuskan daerah merumuskan anggaran tersebut, yang semula tidak dianggarkan secara khusus.

Namun menurutnya, anggaran untuk penanganan Covid-19 termasuk insentif nakes rencananya diambil dari BTT, yang sebagian sudah dipergunakan untuk penanganan Covid tahap pertama dan penanganan banjir di Kecamatan Jatitujuh pada awal musim hujan.

“Nah saat ini kami sedang mereformulasikan kembali anggaran tersebut, berapa kebutuhan untuk nakes yang harus segera dibayarkan termasuk tunggakan tahun lalu juga untuk kebutuhan penanganan bencana darurat lainnya, termasuk untuk tenaga relawan Covid-19 yang saat ini direkrut oleh dua rumah dakit serta tenaga pemulasaraan jenasah dan lain-lain,” tuturnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga belum mengevaluasi sisa anggaran BTT dari nilai Rp 47 miliar setelah sebagian dipergunakan untuk penanganan Covid-19 tahap pertama, penanganan banjir dan lain-lain.

“Apakah dana masih mencukupi seluruh kebutuhan atau tidak,” ujarnya.

Namun lanjutnya, insentif dipastikan akan dibayar setelah ada keputusan dari hasil rapat dan SK Bupati diterbitkan. Karena BTT diperuntukan bagi penanganan yang bersifat kedaruratan.(Tati)