Layanan Akad Nikah Selama PPKM Ditiadakan

32

CIREBON, (KC Online).-

Kantor Urusan Agama (KUA) tidak melayani pelaksanaan akad nikah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Pelaksanaan akad nikah ini ditiadakan mengingat perkembangan kasus Covid-19 semakin meningkat, terutama Jawa dan Bali, termasuk di Kabupaten Kuningan.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kuningan, H Mujayin, disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Bimas, H Ahmad Fauzi, Rabu (14/7/2021), menjelaskan, pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM darurat dapat dilakukan hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 sampai dengan 20 Juli dan telah melengkapi dokumen sesuai persyaratan. Antara lain, calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah secara online wajib segara untuk menyampaikan seluruh dokumen persyaratan nikah pada petugas KUA kecamatan.

“Dalam pelaksanaan akad nikah terdiri dari calon pengantin, wali nikah dan dua orang saksi dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan hasil negatif swab antigen dan berlaku minimal 1×24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah. Apabila salah satu diantara mereka ada yang terpapar Covid-19, maka pelaksanakan akad nikah tersebut akan diundur atau ditunda hingga seluruhnya dinyatakan sehat sesuai aturan protokol kesehatan,” jelas Fauzi.

Ia menambahkan, pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA kecamatan atau di rumah hanya dihadiri paling banyak enam orang. Adapun pelaksanaan yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20 persen dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang. Dalam pelaksanaan akad nikah tersebut wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pihak calon pengantin menandatangi surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi protokol kesehatan bermaterai.

“Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, maka Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda atau membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai alasan tertulis,” tuturnya.

Dijelaskannya, ketentuan tersebut atas dasar Surat Edaran (SE) Menteri Agama nomor 19 tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Pada Masa PPKM Darurat Covid-19. Selain itu, instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahu7n 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Surat edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab pada masa PPKM Darurat Covid-19. Surat edaran ini dinyatakan tetap berlaku apabila PPKM Darurat diperpanjang.

“Adapun maksud dan tujuan diberlakukan ketentuan tersebut upaya mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19 dan melindungi pegawai KUA kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan layanan akad nikah,” tutur Fauzi.(Emsul)