Angka Kemiskinan di Kabupaten Cirebon Tidak Valid

4
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriyani Gantina melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring dan evalusi Program Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial di Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, Jumat (11/6/2021).* Iwan/KC

CIREBON, (KC Online).-

Pemerintah Kabupaten Cirebon diminta memiliki data yang valid untuk data angka kemiskinan. Data tersebut nantinya untuk menyempurnakan  percepatan penanganan kemiskinan di daerah.

Hal tersebut diungkapkan Selly Andriyani Gantina, anggota Komisi VIII DPR RI ini saat melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring dan evalusi Program Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial di Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, Jumat (11/6/2021).

Selly Andriyani Gantina mengatakan, Pemerintah Pusat dan daerah harus bersinegri dengan tenaga pendamping yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial.

“Jadi kami akan meminta kepada pilar-pilar  sosial atau tenaga pendamping  untuk kerja sama dengan semua pihak agar kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa berkurang,” katanya.

Selly mengungkapkan selama ini para pendamping membutuhkan suport dari Pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Pasalnya, mereka mengalami kendala  selama menjadi pendamping atau menjadi kepanjangan tangan Kementerian Sosial.

“Hari ini kami bersyukur Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah berencana untuk memberikan pendampingan anggaran dari APBD untuk kesejahteraan pilar-pilar sosial yang selama ini berada di Kabupaten Cirebon, khsuusnya untuk TKSK, Puskesos  yang memang sudah sangat layak untuk dibantu,” jelas Selly.

Ia menjelaskan,  pihaknya akan melakukan pendekatan  dengan pilar-pilar sosial untuk melakukan update data terbaru bagu keluarga miskin yang ada di Kabupaten Cirebon.

“Sekarang mereka sudah melakukan update dari satu tahun dua kali sekarang sudah setiap bulan melakukan update,” terang Selly.

Selain itu, Selly mengajak Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengurangi kemiskinan dengan sejumah program-program Pemerintah.

“Kami mempunyai program-program pemberdayaan dan graduasi kepada KPM-KPM atau keluarga penerima manfaat yang dirasa mereka punya usaha bagus dan kita membantu agar mereka mendapatkan bantuan permodalan. Sehingga ke depan mereka bisa sejahtera dan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa berkurang,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno  mengatakan, pihaknya membutuhkan data valid untuk angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Pasalnya, setiap kepala keluarga kemiskinannya berbeda-beda.

“Artinya dengan data yang valid kita bisa mengelompokkan persoalan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Serta seperti apa kita fokus dalam penanganannya. Contoh  ada berapa keluarga miskin  dan ada berapa rumahnya tidak layak, nah kita perlu data-data yang valid,” kata Rahmat.

Rahmat mengungkapkan, untuk mengatasi angka kemiskinan, pihaknya akan mendorong masyarakat untuk bekerja di wilayah Kabupaten Cirebon.

“Sekarang di wilayah timur  Kabupaten Cirebon sudah mulai ada investor. Nanti kita arahkan ke sana dan minta izin ke Pak Bupati untuk komunikasi dengan investor supaya bisa menerima kelurga miskin untuk bekerja di perusahaan mereka,” jelasnya.

Ia menandaskan, angka kelurga miskin di Kabupaten Cirebon mencapai 151 ribu lebih. Itu sesuai data valid yang sudah terverifikasi.

“Tadinya ada 228 ribuĀ  lebih angka kemiskinan. sementara data yang valid baru 151 ribu sekian. Ini data menjadi penting ke depannya. Nanti kita suport Dinsos dan teman-teman pilar pemberdayaan sosial untuk kendapatkan data yang valid,” sebut dia.(Iwan)