Meski Alot, Tuntutan Warga Akhirnya Dikabulkan Pertamina

20
PROSES negosiasi dan kesepakatan yang berlangsung cukup alot selama enam jam lebih itu, baru menghasilkan keputusan bahwa PT Pertamina Group akan memberikan bantuan dana CSR belum lama ini.* Ratno/KC

INDRAMAYU, (KC Online).-

Buntut tuntutan aksi unjuk rasa (unras) masyarakat yang sudah beberapa kali dengan memblokade akses jalan yang dilakukan warga Desa Lamaran Tarung Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu yang terdampak pencemaran lingkungan diduga akibat ceceran minyak milik PT Pertamina Group, berujung diselesaikan dengan dialog yang difasilitasi Pemkab Indramayu, di Aula Ki Tinggil Setda Indramayu, beberapa hari lalu.

Proses negosiasi dan kesepakatan yang  berlangsung cukup alot selama enam jam lebih itu, baru menghasilkan keputusan bahwa PT Pertamina Group meliputi, Pertamina RU VI Balongan, PHE ONWJ dan Pertamina EP Zona 7, akan memberikan bantuan dana CSR guna pemberdayaan ekonomi masyarakat petani tambak Desa Lamaran Tarung sebesar Rp 1,5 miliar.

Keinginan Bupati Indramayu, Nina Agustina untuk menghadirkan tiga General Manager (GM) PT Pertamina Group sebagai eksekutor untuk memutuskan kesepakatan, tuntas dalam menyikapi persoalan tuntutan warga terdampak terbukti efektif.

Kendati saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu belum mengeluarkan hasil uji laboratorium lemigas yang sedang dalam proses pemeriksaan, namun dalam komitmen kesepakatan tersebut telah dicantumkan akan ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tadi kesepakatannya, jika hasil uji lab terbukti ceceran minyak itu milik PT Pertamina Group maka akan dihitung bentuk ganti ruginya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.      Begitupun jika tidak terbukti, bantuan CSR yang sudah dikeluarkan PT Pertamina Group tidak akan dikembalikan oleh warga yang nanti menerima bantuan,” kata Asda II Setda Indramayu, Maman Kostaman yang juga ikut dalam pertemuan tersebut.

Ia mengaku, jika proses pembahasan masalah tersebut memakan waktu yang cukup lama, mengingat ada hal prinsip regulasi yang akan digunakan oleh PT Pertamina Group terkait bantuan dana CSR dan ganti rugi.

Namun dengan kepala dingin dan argumentasi yang cukup rasional, akhirnya kedua belah pihak telah menyepakati dan bisa ditandatangani bersama. “Semoga dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 75 hari kalender kerja, PT Pertamina Group dapat segera menyelesaikan kewajiban hasil kesepakatan tersebut,” katanya.

Sementara itu, General Manager PT Pertamina EP Zona 7, Astri Pujianto menyetujui kesepakatan yang telah dibangun selama ini atas dasar kesepakatan yang telah dilakukan bersama antara GM Pertamina EP Zona 7, PHE ONWJ dan Pertamina RU VI Balongan.

Ia berjanji akan menyelesaikan masalah bantuan CSR untuk warga yang telah melakukan pembahasan antara pihak PT Pertamina dan warga masyarakat yang difasilitasi oleh Pemkab Indramayu.

Warjaya salah perwakilan warga Lamaran Tarung menyambut baik hasil dari kesepakatan yang telah di fasilitasi oleh Pemkab Indramayu terkait pemberian dana CSR bagi warga yang sudah berjuang selama ini. Ia berjanji akan mendukung hasil kesepakatan yang sudah tertuang dan menjaga kondusifitas wilayah eksplorasi yang saat ini sedang dilakukan PT Pertamina.

“Terima kasih kepada Bupati Indramayu Nina Agustina dan semua pihak yang telah mendukung langkah perjuangan ini, semoga hasil kesepakatan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Menurutnya, benturan dan perbedaan persepsi yang terjadi selama proses perjuangan adalah bagian dari dinamika, pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak apabila selama perjuangan merasa terganggu. Namun berkat ketegasan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono, warga Lamaran Tarung dapat memperoleh kepastian hukum yang jelas terkait tuntutan yang diharapkan.

“Terima kasih juga kepada Pak Ono dan Pak Haji Juhadi yang sudah berusaha memperjuangkan aspirasi warga Lamaran Tarung,” pungkasnya.(Ratno)