Dampak Refocusing Anggaran, SKPD Kebingungan untuk THR Pegawai

15
Yan/KC AKIBAT kebijakan refocusing sebesar 35 persen, sejumlah SKPD kebingungan untuk memberikan THR kepada stafnya.*

KUNINGAN, (KC Online).-

Sejumlah dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan kebingungan mencari sumber anggaran untuk pemberian tunjangan hari raya (THR) pegawai, yang jumlahnya cukup banyak menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 H.

Kebingungan tersebut diakibatkan Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menerapkan kebijakan refocusing atau pengurangan anggaran sebesar 35 persen bagi seluruh SKPD dan kecamatan, untuk  penanganan Covid-19.

“Saya sih bingung dan tidak tahu harus bagaimana pemberian THR untuk para staf, karena belum ada gambaran sumber anggarannya,” kata pejabat eselon III dari salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang enggan disebutkan namanya, Senin (3/5/2021).

Menurutnya,  penerapan refocusing anggaran yang dilakukan saat ini tidak pandang bulu, karena diberlakukan sama antara SKPD yang kecil dengan SKPD besar. Sehingga berdampak pada berbagai hal, termasuk pelaksanaan program yang semestinya dikerjakan sesuai dengan rencana sebelumnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan pengurangan anggaran semua SKPD sebesar 35 persen, untuk memenuhi aturan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan. Sehingga kemungkinan sejumlah program kerja dikurangi atau ditiadakan.

Dana refocusing itu dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 125 miliar, dengan  Rp 36,790 miliar telah dikurangi langsung dari dana alokasi umum (DAU). Sehingga yang biasanya Kabupaten Kuningan menerima kucuran dana Rp 1,148 triliun setiap tahun, sekarang menjadi Rp 1,111 triliun.

Apabila kebijakan refocusing anggaran yang didasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor  17 Tahun 2021 dan PMK RI Nomor 30 Tahun 2020 mengenai  Penggunaan Sebagian (Permaking) DAU atau Bagi Hasil dalam Mendukung Program Vaksinasi Covid-19, yang diperkuat Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Daerah tidak dilakukan, maka Kabupaten Kuningan bisa dikenakan sanksi penundaan bantuan DAU.

Untuk itu, semua SKPD harus memahaminya karena kebijakan refocusing anggaran 35 persen itu demi kebaikan bersama. Anggaran ini akan disimpan di belanja tidak terduga (BTT).

“Kalau tidak habis, maka sisa anggarannya akan dibagikan kembali ke semua SKPD pada triwulan keempat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten  Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar.(Yan)