FSPMI Bakal Perkarakan Perusahaan yang Memotong THR

22
SEKJEN FSPMI Cirebon Raya, Moch. Machbub.* Ist/KC

CIREBON, (KC Online).-

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya, mengaku akan memperkarakan ke jalur hukum bagi perusahaan yang memotong atau tidak membayar full tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerjanya.

Bahkan, FSPMI Cirebon Raya sudah mengendus adanya pemotongan pembayaran THR di salah satu perusahaan. Yakni, perusahaan outsourcing (OS) di PT PLN. Makanya, dalam aksi May Day kemarin, para pekerja sektor kelistrikan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Elektronik Elektrik FSPMI (SPEE FSPMI) pun memprotesnya.

“Harusnya nilai THR yang akan diberikan sesuai aturan. Yakni full, seratus persen,” kata Sekjen FSPMI Cirebon Raya, Moch. Machbub, Senin (4/5/2021).

Kendati demikian, kata pria yang juga Ketua Serikat Pekerja PT Haleyora Powerindo ini, pihaknya menginstruksikan untuk tetap menjaga kondusivitas di lingkungan kerja masing-masing. Sembari menunggu berapa besaran THR yang akan dikirim atau dibayarkan pihak perusahan.

“Jangan ada hal hal yang dapat merugikan perusahaan. Ketika perusahaan terbukti mengurangi nilai THR, tidak sesuai dengan upah yang biasa tiap bulan diterima, kita akan melakukan langkah-langkah hukum,” kata Machbub.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Nasional OS PLN SPEE FSPMI ini, dasar hukum dan mekanisme pemberian THR sebenarnya sudah diatur oleh Pemerintah Pusat. Yakni Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Ketentuan pemberian THR diatur dalam Pasal 6 yaitu Tunjangan Hari Raya Keagamaan termasuk pada pendapatan non upah. Kemudian pada Pasal 7, THR kegamaan, wajib diberikan oleh pengusaha kepada buruh/pekerja dan paling lambat tujuh (tujuh) hari sebelum hari raya kegamaan. Tentang tata cara pembayarannya pun diatur dalam Peraturan Mentri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 3  Ayat 1 huruf (a).

“Bahwa pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah,” katanya.

Kemudian, kata dia, ayat 2 pengertian upah satu bulan adalah upah tanpa tunjangan, upah bersih atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 pada nomor 2 huruf (a) bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.

Maka atas dasar hukum yang telah diuraikan di atas baik anak perusahaan maupun vendor-vendor yang ada di lingkungan PLN dalam menerapkan perhitungan THR keagamaan, tahun 2021 yang mengacu pada PERDIR PLN Nomor 0219 hanya sebatas Upah Minumum Kota/Kabupaten ditambah Tunjangan Masa Kerja (TMK) adalah salah dan keliru.

“Dalam Perdir tersebut ada dua komponen upah, yang termasuk tunjangan tetap setiap bulan yang diterima pekerja akan hilang. Yaitu Tunjangan Kompetensi dan Delta, komponen tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan THR sehingga nilai THR menjadi tidak sama dengan nilai upah yang biasa tiap bulan diterima,” katanya.

Kalau sumber kegaduhan tentang pembayaran THR yang tidak full satu bulan ini bersumber dari masing-masing vendor, maka pihak PLN harus bertindak tegas kepada vendor nakal tersebut. Sebaliknya apabila sumber kegaduhan ini dari pihak PT PLN melalui Perdir Nomor 0219 maka Perdir tersebut cacat hukum.

“Tidak berpedoman pada peraturan di atasnya, baik PP 78 tahun 2015, Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 maupun SE Menaker Tahun 2021,” kata Machbub.

Mestinya, lanjut dia, perusahaan plat merah memberikan contoh yang baik bagi perusahaan swasta lainnya dalam perhitungan THR tahun 2021.

“Kami sudah diperas oleh isi UU Cipta Kerja dan turunannya, masa THR mau ikut-ikutan dikurangi juga. Sekali lagi kalau memang pengurangan THR ini benar-benar terjadi, kami akan mengambil upaya-upaya hukum lainnya dan melaporkan hal ini ke Kementerian BUMN serta Kementerian Ketenagakerjaan,” katanya.(Ismail)