Dugaan Korupsi di Dinas Lingkungan Hidup, Kadisnaker Resmi Ditahan

16
KEJAKSAAN Negeri Kota Cirebon menahan Kadisnaker yang sekaligus mantan Kadis DLH Kota Cirebon, Abdullah Syukur, Senin (3/5/2021).* Ist/KC

CIREBON, (KC Online).-

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon berinisial AS ditahan di Rutan Kota Cirebon, Senin (3/5/2021). Penahanan dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon setelah AS diduga terlibat korupsi pengelolaan sampah kala menjabat sebagai Kepala DLH Kota Cirebon.

Total empat orang ditahan dalam kasus yang dinyatakan telah merugikan negara lebih dari Rp 332 juta tersebut. Bersama AS, seorang PNS Kota Cirebon lain berstatus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pula ditahan. Selain ke-2 PNS itu, dua tersangka lain diketahui dari pihak swasta yang menjadi rekanan dalam proyek pengelolaan sampah pada DLH.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon, Taupik Hidayat menyatakan, AS dan 3 tersangka lain ditahan sejak 3 Mei 2021. “Ditahan selama 20 hari sejak 3 Mei sampai 22 Mei 2021,” katanya.

AS dan para tersangka lain dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 junto UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto UU Nomor 20 Tahun 2021 junto Pasal 5 KUHP.

Berdasarkan Pasal 2, AS terancam hukuman minimal empat tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup. Sementara Pasal 3, AS terancam hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

Sebelum ditahan, Taupik memastikan ke-4 tersangka telah menjalani pemeriksaan kesehatan di dua rumah sakit. Rencananya, esok (hari ini) atau lusa, AS dan tiga tersangka lain akan dipindahkan ke Pengadilan Tipikor Jawa Barat di Kota Bandung.

Dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan sampah yang menjerat AS, menurutnya, sejak 2018. “Akhir 2019 kami selidiki dan tahapannya naik dari penyelidikan menjadi penyidikan pada akhir 2020,” bebernya.

Pada 12 Januari 2021, AS lantas ditetapkan tersangka. Ketika itu, yang bersangkutan tetap menjabat sebagai Kepala DLH.

Menurutnya, sebelum Ramadan, Kejari telah mencoba memanggil AS. Namun, yang bersangkutan berhalangan. Kejari kemudian kembali memanggil, namun AS mengaku sakit. Pada panggilan ke-3 inilah, AS ditahan.

Atas kasus yang membelitnya, Taupik menyatakan, AS telah beriktikad baik mengembalikan kerugian negara. “Pengembalian sudah dilakukan sejumlah Rp 322.384.176 pada 25 April 2021. Yang bersangkutan kami nilai kooperatif,” ujarnya.

Sementara itu, menghormati asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan dalam menyikapi kasus hukum yang menjerat AS dan tiga tersangka lainnya, ditanggapi Pemkot Cirebon.

“Sampai saat ini, terkait status hukum AS dan HE, secara resmi kami belum mendapat pemberitahuan dari Kejaksaan. Tetapi tentunya dalam proses hukum ini, kita mengedepankan azas praduga tak bersalah,” ujar Sekda Kota Cirebon, H Agus Mulyadi.

Ia menyebutkan, menyusul status tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan kepada pejabat bersangkutan, pihaknya akan segera berkoordinasi. Terutama dengan BKPP untuk memerintahkan melakukan mekanisme mencari pengganti sementara. “Karena tentu tidak boleh ada kevakuman di intansi yang sebelumnya dijabat AS,” katanya.

Pada bagian lain, Sekda mengingatkan agar seluruh pejabat di tiap tingkatan di Kota Cirebon untuk selalu berhati-hati. Terutama melakukan tugas dan pekerjaan seduai dengan regulasi dan aturan yang ada.(Fanny/CirebonRaya.com/KC)