Konflik Bupati dengan Wakil Bupati Belum Ada Titik Temu, Suara PDIP Terancam

33
Abidin

KUNINGAN, (KC).-

Kendati pelaksanaan Pilkada serentak masih lama, namun dampak negatif dari konflik terbuka antara Bupati Kuningan, H Acep Purnama dengan Wakil Bupati HM Ridho Suganda akan menyebabkan semakin terpuruknya suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Mantan anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi PDIP, Abidin, menerangkan, konflik pasangan kepala daerah yang diusung satu paket oleh PDIP pada Pilkada serentak tahun 2018 lalu, akhir-akhir ini menjadi trending topik di media massa dan media sosial.

“Hal itu merupakan dinamika demokrasi karena antara bupati dan wakil bupati merupakan pejabat politik. Jika dilihat konteks permasalahannya, permasalahan itu dipicu akibat kekesalan dan kekecewaan orang nomor dua di Kota Kuda yang rentetan kejadiannya sudah lama dan terakumulasikan. Tetapi puncak atau klimaknya baru terjadi di tahun 2021 ini,” ucap Abidin, Rabu (17/3/2021).

Namun lanjut dia, harus disadari sekaligus diakui, asumsi perpecahan ini akan sangat merugikan PDIP Kabupaten Kuningan. Sebab dapat dimanfaatkan pihak lain untuk meraih keuntungan yang luar biasa. Sehingga baik bupati, wakil bupati, anggota dewan maupun pengurus partai moncong putih maupun para kadernya mesti  intropeksi diri atau muhasabah.

Ia membeberkan, berdasarkan data dan fakta Pemilu 2004 di era kepemimpinan Bupati H Aang Hamid Suganda, PDIP Kabupaten Kuningan mengalami kejayaan dengan meraih 13 kursi legislatif. Begitu juga di Pemilu 2009, perolehan suara naik menjadi 14 kursi sehingga sangat luar biasa. Padahal saat itu, PDIP Kabupaten Kuningan hanya memiliki sosok bupati saja dan  tren perolehan suara secara nasional tengah menurun.

“Di pemilu tahun 2014, ketika PDIP Kabupaten Kuningan memiliki bupati, wakil bupati dan ketua dewan, justru perolehan suaranya anjlok menjadi 11 kursi legislatif. Kejadian serupa pun terjadi di Pemilu 2019 yang suaranya semakin anjlok sebanyak 9 kursi padahal di Pemilu 2014-2019, tren suara PDIP sedang bagus. Bahkan untuk DPR RI, menjadi pemenang pemilu dengan raihan suara kursi terbanyak,” beber dia.

Maka dari itu, terang dia, sudah jelas ada tata kelola partai dan tentang kewajiban kader yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislati, kurang tepat. Apalagi, ditambah dengan kondisi konflik perpecahan bupati dan wakil bupati sehingga sangat berbahaya karena menjadi bola liar yang termanfaatkan pihak lain.

“Jika ada permasalahan, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang diusung satu paket, sebaiknya duduk bersama untuk membahas solusi terbaik dengan saling menghormati dan menghargai. Keduanya diamanatkan oleh rakyat melalui pemilu tahun 2018 untuk bekerja secara maksimal,” sindirnya.

Daerah termiskin

Menurutnya, lihatlah kejadian di lapangan karena berdasarkan data yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, HM Ridwan Kamil, Kuningan menjadi daerah termiskin se-Jawa Barat atau peringkat ke-27. Ditambah lagi, kondisi ekonomi yang tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Dari dulu, Kabupaten Kuningan miskin tapi miskin pendapatan. Di tahun 2004-2016,  tidak pernah menceritakan rakyatnya miskin karena mengalami kemajuan yang cukup pesat. Bahkan meninggalkan daerah-daerah di Wilayah III, baik Kabupaten Majalengka, Kabupaten dan Kota Cirebon maupun Kabupaten Indramayu,” sebutnya.

Ia menambahkan, pada kurun waktu tersebut, rakyat tidak malu tetapi bangga menjadi warga Kuningan sehingga kejayaan tersebut harus kembali diulang dengan berbagai upaya nyata. Dalam menyikapi perseteruan bupati dengan wakil bupati, pengurus partai, anggota dewan dan kader PDIP wajib bersikap netral tetapi ikut serta menjembatani penyelesaian konflik tersebut supaya tidak berkepanjangan. Bukan sebaliknya malah cuek saja.

Disinggung langkah wakil bupati yang menyerahkan kendaraan dinas dan rumah dinas, Abidin sangat mengapresiasi karena membuktikan keberpihakan seorang pemimpin terhadap masyarakat sehingga bisa menjadi contoh dan dapat diikuti oleh bupati serta para pejabat lainnya.

Pasalnya, aset melekat pada jabatan wakil bupati jika dihitung biaya kebutuhan sehari, seminggu, sebulan sampai setahun diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ia merekofusing sendiri di tengah Pemerintah akan memberlakukan refokusing anggaran pembangunan di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Anggaran refokusing wakil bupati yang mengurangi beban APBD dapat dimanfaatkan untuk bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin, penanganan percepatan Covid-19,  membangun jalan-jalan rusak di setiap pelosok desa dan  program-program penting lainnya.

“Bayangkan, apabila penyerahan aset dilakukan pula oleh Pak Bupati, Pak Sekda dan seluruh pejabat lainnya, mungkin akan terkumpul anggaran cukup besar untuk dialokasikan bagi masyarakat kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan di tengah pandemi Covid-19,” tandasnya.

Sementara itu, mantan Bupati Kuningan dua periode yang dijuluki Bapak Pembangunan, H Aang Hamid Suganda berharap bupati dan wakil bupati bisa kembali kompak lalu bersama-sama fokus bekerja secara maksimal sesuai tujuan yang tertuang dalam visi dan misi tahun 2018-2023.

Termasuk penanganan permasalahan pemulihan di berbagai sektor akibat Covid-19 baik sektor ekonomi, kesehatan, sosial budaya, pendidikan maupun hal lainnya karena pandemi yang sudah terjadi sekitar setahun lebih tersebut.

“Semoga Kuningan bisa lebih maju, rakyatnya sejahtera dan pemimpinnya kompak. Serta kita harus optimistis, pandemi akan berakhir sehingga dapat kembali menjalankan aktivitas seperti sebelumnya,” imbuh dia.(Yan)

Kendati pelaksanaan Pilkada serentak masih lama, namun dampak negatif dari konflik terbuka antara Bupati Kuningan, H Acep Purnama dengan Wakil Bupati HM Ridho Suganda akan menyebabkan semakin terpuruknya suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Mantan anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi PDIP, Abidin, menerangkan, konflik pasangan kepala daerah yang diusung satu paket oleh PDIP pada Pilkada serentak tahun 2018 lalu, akhir-akhir ini menjadi trending topik di media massa dan media sosial.

“Hal itu merupakan dinamika demokrasi karena antara bupati dan wakil bupati merupakan pejabat politik. Jika dilihat konteks permasalahannya, permasalahan itu dipicu akibat kekesalan dan kekecewaan orang nomor dua di Kota Kuda yang rentetan kejadiannya sudah lama dan terakumulasikan. Tetapi puncak atau klimaknya baru terjadi di tahun 2021 ini,” ucap Abidin, Rabu (17/3/2021).

Namun lanjut dia, harus disadari sekaligus diakui, asumsi perpecahan ini akan sangat merugikan PDIP Kabupaten Kuningan. Sebab dapat dimanfaatkan pihak lain untuk meraih keuntungan yang luar biasa. Sehingga baik bupati, wakil bupati, anggota dewan maupun pengurus partai moncong putih maupun para kadernya mesti  intropeksi diri atau muhasabah.

Ia membeberkan, berdasarkan data dan fakta Pemilu 2004 di era kepemimpinan Bupati H Aang Hamid Suganda, PDIP Kabupaten Kuningan mengalami kejayaan dengan meraih 13 kursi legislatif. Begitu juga di Pemilu 2009, perolehan suara naik menjadi 14 kursi sehingga sangat luar biasa. Padahal saat itu, PDIP Kabupaten Kuningan hanya memiliki sosok bupati saja dan  tren perolehan suara secara nasional tengah menurun.

“Di pemilu tahun 2014, ketika PDIP Kabupaten Kuningan memiliki bupati, wakil bupati dan ketua dewan, justru perolehan suaranya anjlok menjadi 11 kursi legislatif. Kejadian serupa pun terjadi di Pemilu 2019 yang suaranya semakin anjlok sebanyak 9 kursi padahal di Pemilu 2014-2019, tren suara PDIP sedang bagus. Bahkan untuk DPR RI, menjadi pemenang pemilu dengan raihan suara kursi terbanyak,” beber dia.

Maka dari itu, terang dia, sudah jelas ada tata kelola partai dan tentang kewajiban kader yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislati, kurang tepat. Apalagi, ditambah dengan kondisi konflik perpecahan bupati dan wakil bupati sehingga sangat berbahaya karena menjadi bola liar yang termanfaatkan pihak lain.

“Jika ada permasalahan, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang diusung satu paket, sebaiknya duduk bersama untuk membahas solusi terbaik dengan saling menghormati dan menghargai. Keduanya diamanatkan oleh rakyat melalui pemilu tahun 2018 untuk bekerja secara maksimal,” sindirnya.

Daerah termiskin

Menurutnya, lihatlah kejadian di lapangan karena berdasarkan data yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, HM Ridwan Kamil, Kuningan menjadi daerah termiskin se-Jawa Barat atau peringkat ke-27. Ditambah lagi, kondisi ekonomi yang tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Dari dulu, Kabupaten Kuningan miskin tapi miskin pendapatan. Di tahun 2004-2016,  tidak pernah menceritakan rakyatnya miskin karena mengalami kemajuan yang cukup pesat. Bahkan meninggalkan daerah-daerah di Wilayah III, baik Kabupaten Majalengka, Kabupaten dan Kota Cirebon maupun Kabupaten Indramayu,” sebutnya.

Ia menambahkan, pada kurun waktu tersebut, rakyat tidak malu tetapi bangga menjadi warga Kuningan sehingga kejayaan tersebut harus kembali diulang dengan berbagai upaya nyata. Dalam menyikapi perseteruan bupati dengan wakil bupati, pengurus partai, anggota dewan dan kader PDIP wajib bersikap netral tetapi ikut serta menjembatani penyelesaian konflik tersebut supaya tidak berkepanjangan. Bukan sebaliknya malah cuek saja.

Disinggung langkah wakil bupati yang menyerahkan kendaraan dinas dan rumah dinas, Abidin sangat mengapresiasi karena membuktikan keberpihakan seorang pemimpin terhadap masyarakat sehingga bisa menjadi contoh dan dapat diikuti oleh bupati serta para pejabat lainnya.

Pasalnya, aset melekat pada jabatan wakil bupati jika dihitung biaya kebutuhan sehari, seminggu, sebulan sampai setahun diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ia merekofusing sendiri di tengah Pemerintah akan memberlakukan refokusing anggaran pembangunan di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Anggaran refokusing wakil bupati yang mengurangi beban APBD dapat dimanfaatkan untuk bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin, penanganan percepatan Covid-19,  membangun jalan-jalan rusak di setiap pelosok desa dan  program-program penting lainnya.

“Bayangkan, apabila penyerahan aset dilakukan pula oleh Pak Bupati, Pak Sekda dan seluruh pejabat lainnya, mungkin akan terkumpul anggaran cukup besar untuk dialokasikan bagi masyarakat kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan di tengah pandemi Covid-19,” tandasnya.

Sementara itu, mantan Bupati Kuningan dua periode yang dijuluki Bapak Pembangunan, H Aang Hamid Suganda berharap bupati dan wakil bupati bisa kembali kompak lalu bersama-sama fokus bekerja secara maksimal sesuai tujuan yang tertuang dalam visi dan misi tahun 2018-2023.

Termasuk penanganan permasalahan pemulihan di berbagai sektor akibat Covid-19 baik sektor ekonomi, kesehatan, sosial budaya, pendidikan maupun hal lainnya karena pandemi yang sudah terjadi sekitar setahun lebih tersebut.

“Semoga Kuningan bisa lebih maju, rakyatnya sejahtera dan pemimpinnya kompak. Serta kita harus optimistis, pandemi akan berakhir sehingga dapat kembali menjalankan aktivitas seperti sebelumnya,” imbuh dia.(Yan)