Selama Pandemi, Angka KDRT Meningkat

5

CIREBON,(KC Online).-

Lembaga pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan, WCC Mawar Balqis, mencatat terdapat 240 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama 2020 di wilayah Cirebon. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan dengan kekerasan pada 2019 yang mencapai 144 kasus.

Angka tersebut merupakan hasil kompilasi dari laporan pengaduan di P2TP2A Kabupaten Cirebon dan unit PPA Polres Cirebon.

“Dari 240 kasus kekerasan tersebut, 80% berasal dari pengaduan masyarakat Kabupaten Cirebon, selebihnya adalah laporan daerah wilayah lain di Ciayumajakuning,” ujar Manager Program WCC Mawar Balqis, Sa’adah, Senin (22/2/2021).

Pada masa pandemi, menurutnya, tidak menyurutkan angka kekerasan seksual dan KDRT, karena dua bentuk kekerasan tersebut yang paling banyak dilaporkan.

“Korban kekerasan seksual didominasi usia anak dari mulai 6 sampai 13 tahun, dengan pelaku orang terdekat keluarga dekat seperti suami, ayah, paman, ipar, sepupu. Begitu juga dengan kekerasan seksual yang menimpa korban usia dewasa pelakunya berasal dari lingkungan terdekat seperti teman dekat, tetangga, atasan atau rekan kerja,” tuturnya.

Ia menambahkan, tantangan penanangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat banyak, di antaranya perspektif masyarakat yang masih menganggap korban adalah aib, belum lagi akses layanan dari mulai kesehatan, hukum dan psikologis yang masih terbatas untuk wilayah di Ciayumajukuning.

” Dari 81 Kasus KDRT yang diterima WCC Mawar Balqis, hampir semuanya kasus berujung pada perceraian. 30 kasus disebabkan kekerasan fisik dan psikis, 51 kasus penelantaran, 10 kasus marital rape, 5 kasus hak asuh anak. Sepanjang 2020, 81 kasus KDRT yang masuk ke ranah pidana. Upaya penyelesaian yang ditempuh yang dipilih korban adalah berpisah, meskipun sebagian ada yang juga melalui mediasi yang melibatkan pemerintah desa atau tokoh agama atau masyarakat setempat,” tuturnya.

Lain halnya dengan korban kekerasan seksual, menurut Sa’adah, pemulihan psikologis tidak berbatas waktu karena lukanya seumur hidup dan trauma bisa muncul tiba-tiba sepanjang hidup korban.

“Belum lagi korban harus berhadapan dengan stigma yang dilekatkan masyarakat, victim blaming dan masih belum berpihaknya hukum positif yang berlaku di Indonesia. Korban kekerasan seksual usia dewasa saat ini masih sangat sulit untuk mengakses layanan hukum.Hal ini menunjukan bahwasanya program perlindungan terhadap perempuan belum sepenuhnya dirasakan korban,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, korban penelantaran dalam rumah tangga tidak bisa menuntut pertanggungjawaban pelaku untuk memenuhi kewajibannya, sehingga korban terpaksa memilih jalur perdata (cerai gugat) untuk mengakhiri kekerasan yang dialami.

” Padahal dengan menggugat, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak akan semakin terabaikan. Keberadaan kebijakan terkait akses keadilan dalam layanan hukum, masih sulit dijangkau oleh korban. Meskipun beberapa hal untuk pemenuhan hak korban sudah ada regulasinya, namun implementasinya masih sangat minim. Optimalisasi kebijakan perlindungan bagi perempuan dan anak harus dibarengi dengan penguatan pengetahuan, peningkatan kebijakan dan anggaran, penguatan kelembagaan serta sosialisasi di masyarakat,” katanya.

Menurutnya, beragam situasi penanganan kasus tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak masih sangat minim.

” Berdasarkan catatan refleksi penanganan kasus dan advokasi optimalisasi layanan yang dilakukan WCC Mawar Balqis sepanjang tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa kondisi situasi penanganan perempuan korban kekerasan belum maksimal, karena beberapa hal seperti payung hukum yang masih belum cukup melindungi para korban, dukungan perangkat dan sarana dan prasarana untuk pemenuhan hak korban masih belum maksimal, juga
Belum adanya layanan satu pintu untuk para korban (korban masih sulit untuk mengakses layanan),” katanya. (Fanny)