PPKM Mikro Efektif Tekan Penyebaran Covid-19

7
ILUSTRASI penerapan PPKM. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibumtranmas) pada Satpol PP, Dadang Priyono, saat menghalau kendaraan dari luar daerah yang masuk ke Kabupaten Cirebon, belum lama ini.* Ist/KC

CIREBON, (KC Online).-

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan untuk perpanjangan kedua pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional bagi seluruh kota/kabupaten di wilayahnya. 

Pemberlakuan tersebut terhitung sejak 23 Februari 2021 sampai 8 Maret 2021 yang tertuang dalam keputusan nomor 443/Kep.48-Hukham/2021 yang wajib dijalankan 27 kota/kabupaten di Jabar. Mengingat,  PSBB secara proporsional atau PPKM dalam rangka pnanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) jangka waktunya sudah berakhir pada 22 Februari 2021 kemarin.

Menyikapi hal itu, Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menyebutkan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro sudah berakhir sejak dua hari lalu. Ia menyebutkan, Pemda Kabupaten Cirebon siap mengambil langkah bijak dan strategis dalam menjalankan instruksi provinsi dan pusat agar lebih bisa bersinergi.

“Tentunya saran dan perintah dari Pemerintah, baik Provinsi Jawa Barat dan pusat soal kelanjutan PPKM berskala mikro akan kami laksanakan sebagaimana mestinya,” ungkap Imron, Selasa (23/2/2021).

Imron menyebutkan, meski Kabupaten Cirebon saat ini masuk pada zona lebih rendah penyebaran Covid-19 namun tidak membuat instruksi bagi jajarannya untuk lengah. Berdasarkan kajian dan evaluasi, kata dia, dari jumlah positif rate di Kabupaten Cirebon berada di bawah standardisasi nasional, yakni sebesar 17,27 persen. 

“Di Jawa Barat memang untuk positif ratenya yang masih tinggi. Kalau tidak salah yaitu Kota/Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi, Cimahi, dan wilayah Bandung Raya. Nah, alhamdulillah kita di bahwah itu,” sebut Imron.

Imron mengatakan, meskipun wilayahnya tidak termasuk ke dalam zona rawan penyebaran namun harus tetap mengoptimalkan kewaspadaan. Seperti tetap menyiagakan posko penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang sudah berlaku dua pekan terakhir ini.

“Teknis di kita nanti tetap menggelar PPKM berskala mikro hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk dilanjutkan.  Pada prinsipnya memang penanganan seperti PPKM mikro ini sangat efektif menekan penyebarannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni mengatakan, PPKM mikro di wilayahnya yang sudah berlangsung sejak dari 9 Februari sampai 21 Februari 2021 kini kembali diperpanjang dengan pola yang sama.

“Upaya yang dilakukan sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan RI. Lanjutan PPKM berskala mikro tentu menjadi landasan kami untuk melakukan kembali sesuai instruksi Pak Bupati,” ungkapnya

Menurutnya, efektivitas penerapan PPKM mikro ini bisa sangat dirasakan perubahahnya dengan menurun angka terkonfirmasi. Dia menyebutkan, di  hari terakhir penerapan PPKM, seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon bebas dari zona merah atau risiko tinggi.

“Sesuai hasil pendataan yang sudah dilakukan bahwa Kabupaten Cirebon masuk zona oranye (risiko sedang) penyebaran Covid-19.  Dari jumlah 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, 33 di antaranya masuk ke dalam zona kuning (risiko rendah) dan 7 zona hijau (aman),” ucapnya.

Sedangkan mengenai vaksin, Eni mengatakan, vaksinasi tahap dua di Kabupaten Cirebon bakal dilaksanakan Maret 2021. Sasaran dalam program kedua itu, kelompok-kelompok rentan.  “Tahap 2 vaksin untuk tenaga TNI-Polri, pelayan publik, kepala OPD, ASN, lansia, guru dan pedagang di pasar,” pungkasnya.(Mamat)