BPJS Ketenagakerjaan Sasar Peserta BPU

13
KEPALA BPJS Ketenagakerjaan Cirebon, Mulyana Menyerahkan Sejumlah Data Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Peserta kepada Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Ratwiyanto di salah satu hotel di Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, belum lama ini.* Ist/KC

CIREBON, (KC Online).-

Masih banyaknya pekerja informal atau  pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, menjadi perhatian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPS-TK/BPJAMSOSTEK) wilayah Cirebon pada tahun 2021 ini.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan wilayah Cirebon, Mulyana mengungkapkan, sebagai badan penyelenggara program jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk melindungi tenaga kerja, baik pekerja formal maupun informal.

“Di sini kami  hanya berkewajiban mensosialisasikan manfaat program jaminan sosial kepada seluruh peserta, baik pekerja formal maupun informal. Dengan lebih memahami dari manfaat program BPJS Ketanagakejraan. Kita yakni pekerja informal khususnya, dapat masuk dalam program BPJS ini,” tutur Mulyana, baru-baru ini.

Lebih lanjut Mulyana mengungkapkan, program jaminan sosial ketenagakerjaa  sebagai bagian dari bentuk perlindungan diri  pekerja yang diselenggarakan negara ini, guna menjamin warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 1948 dan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952.

“Pekeja informal yang terlihat masih begitu besar dibandingkan dengan keberadan pekerja formal. Ini salah satu sasaran perlindungan diri kami. Karenanya, melalui program ini, baik pekerja formal maupun informal diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun,” paparnya.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan wilayah Cirebon saat ini sudah bekerja sama dengan desa-desa maupun kelurahan-kelurahan. Di mana, lanjut Mulyana lagi, pada beberapa daerah tersebut terdapat potensi dari pekerja bukan penerima upah yang perlu dilindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Dalam memberikan pelindungan diri bagi peserta BPU di beberapa desa tersebut kita telah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes yang kita maksud, selain bisa untuk melaksanakan peluasaan kepesertaan, pendaftaraan maupun penerima iuran program BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.(Epih)