Klaim JHT Mendominasi Dibanding Klaim BPJS Ketenagakerjaan

47
KEPALA BPJS Ketenagakerjaan Cirebon, Mulyana Menyerahkan Sejumlah Data Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Peserta kepada Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Ratwiyanto di salah satu hotel di Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon,Selasa (16/2/2021).*

CIREBON, (KC Online).-

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK/BPJAMSOSTEK) wilayah Cirebon bersama  dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawas Ketenagakerjaan menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait dengan penegakan kepatuhan pemberi kerja dan Penyerahan Data Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) peserta di Patra Jasa Hotel Cirebon, Selasa (16/2/2021).

Dalam Rakor  tersebut terungkap, masih cukup banyak perusahaan di wilayah Cirebon yang berkatagori tidak hanya sebagai Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) program BPJS Ketenagakerjaan.

Katagori PDS, yang terdiri dari PDS jumlah tenaga kerja, PDS upah, PDS program, juga katagori perusahaan penunggak iuran. Sehingga dari beberapa katagori ketidakpatuhan dari pihak perusahaan yang dimaksud itu jelas akan merugikan hak pekerja, selain akan berakibat pada sanksi hukum bagi pemberi kerja itu sendiri.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan wilayah Cirebon, Mulyana mengungkapkan, masih adanya beberapa perusahaan di wilayah Cirebon sebagaimana yang dimaksud di atas dikhwatirkan akan memberikan pengaruh pada pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

Terlebih, lanjutnya, pada saat kondisi tahun 2020 kemarin, BPJS Ketenagakerjaan juga telah melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan klaimnya, baik bagi peserta mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, maupun memasuki hari tua.

“Oleh karenanya, kami masih tetap memberikan pelayanannya bagi perusahaan-perusahaan yang masih berjalan (exsisting), di dalam melaksanakan usahanya. Beberapa perusahaahan yang dimaksud tadi juga masih akan menjadi binaan kami,” tutur  Mulyana dalam sambutannya.

Lebih lanjut Mulyana mengungkapkan, selama masa pandemi Covid-19, tren klaim JHT lebih mendominasi bila dibandingkan dengan klaim program BPJS Ketenagakerjaan lainnya.

Menurunya, dari pengajuan klaim  42.000, klaim JHT hampir mencapai 40.000-nya. “Dengan tingginya pengajuan klaim JHT ini, menunjukkan bila pada masa pandemi tersebut telah banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja, maupun merumahkan karyawannya,” tandasnya.

Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Ratwiyanto mengungkapkan, pihaknya memperingatkan perusahaan agar mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah.

“Kami harapkan perusahaan melaksanakan dan memasukkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaanya. Karena kami tidak tinggal diam terhadap perusahaan yang kami nilai membandal. Kami akan melakukan tindaklanjut, dan kami berikan surat teguran hingga ke ranah pengandilan,” tukas Ratwiyanto.(Epih)