Perubahan Provinsi Jabar Jadi Tatar Sunda Bisa Memicu Perdebatan

2
Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina

CIREBON, (KC Online).-

Tak hanya Wali Kota Cirebon H Nashrudin Azis yang menolak pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda, anggota DPR RI Selly Andriany Gantina juga menyatakan hal yang sama. Anggota dewan dari Dapil VIII Jabar ini menilai nama Tatar Sunda bisa memicu perdebatan.

Menurut Selly, sebagian wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) bersuku Jawa.

“Di Cirebon, Indramayu dan sekitarnya itu bukan bersuku Sunda. Rasanya sangat tidak tepat kalau diganti Provinsi Sunda. Yang kedua, ini juga menyalahi aturan, yang lain kan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lainnya. Masa kita jadi Provinsi Sunda,” kata Selly, Minggu (18/10/2020).

Wacana perubahan nama menjadi Provinsi Tatar Sunda itu, dikatakan Selly, khawatir memunculkan wacana lain di Ciayumajakuning, yaitu membuat provinsi sendiri. Sekadar diketahui, sebelumnya sempat muncul wacana Provinsi Cirebon beberapa tahun lalu. Terlebih lagi, lanjut dia, terjadi ketimpangan pembangunan di Jabar bagian timur, seperti di Ciayumajakuning.

“Dengan adanya wacana Provinsi Sunda khawatir membangunkan macan tidur. Walaupun iya memang, terjadi ada ketimpangan pembangunan di Ciayumajakuning. Nanti, akan ada pertanyaan kenapa tidak membuat provinsi sendiri, kalau memang ego itu dimunculkan,” kata Selly.

Ia juga mengatakan, perubahan nama Provinsi Tatar Sunda itu kurang layak. “Kita mempunyai beberapa suku. Kemudian, ada Priangan dan Pantura. Jangan sampai memunculkan keinginan daerah lain untuk membuat provinsi sendiri,” kata Selly.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku siap pasang badan memprotes wacana tersebut. Selly berharap keberagamaan di Jabar tetap dipertahankan.

Kendati demikian, Selly tetap menghargai Kongres Kesundaan yang membahas tentang pelestarian tradisi dan budaya. Selly juga sepakat dalam sejarahnya tatar Sunda ada di Jawa Barat.

“Kita hargai, setuju kalau ada tatar Sunda di Jabar. Kita sepakat untuk melestarikan adat budaya Sunda. Tapi, bahwa Jabar ini bukan hanya Sunda. Ada sebagian yang di Ciayumajakuning ini Jawa, Ciamis juga Kerajaan Galuh. Ini harus dihargai,” ungkap Selly.

Sebelumnya, Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis menolak adanya wacana tersebut. Sebab masyarakat Jawa Barat beragam suku. Ujung timur Jawa Barat, atau Pantura Jawa Barat, seperti Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu dihuni suku Jawa, Cirebon dan lainnya.

“Saya perlu sampaikan, kita ini Indonesia. Jadi jangan mengeluarkan istilah yang bakal memicu pemisahan. Jawa Barat tetap Jawa Barat. Kalau kemudian diganti Sunda, nanti ada sebuah pemikiran yang berbeda dari (masyarakat) Pantura, yang merasa tidak dianggap,” tegas Azis.

Sementara itu, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda masih terus bergulir. Ketua SC Kongres Sunda Andri P Kantaprawira mengatakan, perubahan nama dari provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda ini merupakan upaya pengembalian nama Provinsi Sunda yang pernah digunakan pada tahun 1926.

Dari keterangan Andri, pada saat itu penggunaan nama Provinsi Sunda terjadi setelah masyarakat memprotes Pemerintah Hindia Belanda yang menamakan wilayah Tatar Sunda sebagai West Java Province.

“Jadi sejak dulu, orang Sunda sudah melakukan komunikasi agar Pemerintah tidak seenaknya memberikan nama pada daerah Sunda,” ungkapnya saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, seperti dikutip PikiranRakyat.com, beberapa hari lalu.

Oleh karena hal tersebut, Pemerintah Hindia Belanda akhirnya memberikan keleluasaan bagi masyarakat setempat untuk menyebut Provinsi Sunda.

“Pemerintah Hindia Belanda juga menyematkan hal tersebut di undang-undang mereka pada saat itu,” terang Andri, seraya menambahkan penamaan Jawa Barat pernah bernama Provinsi Sunda pada tahun 1926.

Andri menambahkan, pihaknya ingin agar Pemerintah Indonesia tidak melupakan sejarah atas wilayahnya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa Provinsi Sunda merupakan proses pengembalian nama, bukan pergantian nama.(Iskandar)