Perubahan Nama Provinsi Harus Mempertimbangkan Risiko, Azis Tolak Provinsi Tatar Sunda

3
WALI Kota Cirebon, H. Nashrudin Azis.* Ist/KC

CIREBON, (KC Online).-

Sejumlah tokoh kesundaan mengusulkan perubahan nama dari Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda. Wacana itu mencuat saat Kongres Sunda yang dilaksanakan Senin (12/10/2020) kemarin.

Menanggapi ini, budayawan Cirebon Raffan S Hasyim mengatakan, ia tak mempersoalkan pergantian nama tersebut, asal konsepnya untuk kesejahteraan rakyat.

“Kalau hanya sekadar ganti nama saja apa sih. Kalau dulu kan ganti nama itu ada alasan di baliknya. Nah sekarang Jawa Barat diganti Tatar Sunda harus ada wacana barunya, yaitu untuk kesejahteraan rakyat,” tutur Opan, sapaan akrab Raffan, Kamis (15/10/2020).

Ia mencontohkan, saat masih ada Kerajaan Padjadjaran kemudian Cirebon ingin memisahkan diri dari kerajaan tersebut.

“Saat itu, saat Cirebon ingin memisahkan diri dari Padjadjaran kan ada konsep baru, di Padjadjaran saat itu memberlakukan upeti dari warga kecil ke pihak kerajaan. Kemudian Pangeran Cakrabuana dengan Cirebonnya ada wacana baru, sebab ia menganggap pemberian upeti dari rakyat kecil ke kerajaan itu tidak mendidik, sehingga saat mendirikan Cirebon ia mengganti konsep dari setor upeti menjadi konsep zakat,” tuturnya.

Begitupun saat pergantian nama dari Jawa Barat menjadi Tatar Subda, menurutnya, itu tidak masalah selama hal tersebut membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain itu, tambah Opan, konflik kultural kebudayaan antara Sunda-Cirebon harus turut diperhitungkan.

“Sebetulnya nama Jawa Barat itu sudah bagus, artinya Jawa bagian barat. Tidak ada risiko dengan nama itu, semua suku dinaungi. Nama baru harus sudah memperhitungkan risiko tersebut. Pergantian nama itu harus lebih membawa berkah dibandingkan nama sebelumnya, sebab nama itu doa,” ujar Opan

Sementara itu, Wali Kota Cirebon H Nashrudin Azis menolak adanya wacana tersebut. Sebab masyarakat Jawa Barat beragam suku. Ujung timur Jawa Barat, atau Pantura Jawa Barat, seperti Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu dihuni suku Jawa, Cirebon dan lainnya.

“Saya perlu sampaikan, kita ini Indonesia. Jadi jangan mengeluarkan istilah yang bakal memicu pemisahan. Jawa Barat tetap Jawa Barat. Kalau kemudian diganti Sunda, nanti ada sebuah pemikiran yang berbeda dari (masyarakat) Pantura, yang merasa tidak dianggap,” kata Azis.

Azis tak ingin masyarakat Pantura merasa dikucilkan, ketika Jabar berubah menjadi Tatar Sunda.

 “Jadi saya tidak setuju. Nanti ada pengistimewaan terhadap kelompok tertentu yang ada di Jabar. Kemudian, Cirebon dan daerah lainnya yang berada di Pantura tidak merasa sebagai orang Jabar (ketika berubah nama). Kalau Sunda, nanti kami yang di Pantura apa?,” tanya Azis.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, nama Provinsi Jawa Barat lebih merangkul semua etnis dan suku. Azis tak ingin perubahan provinsi memicu adanya keinginan daerah lain membuat provinsi sendiri atau provinsi baru.

“Nanti memicu keinginan jadi provinsi sendiri dan lainnya, yang belum tentu menguntungkan. Jawa Barat lebih keren, lebih nasionalis. Saya Nashrudin Azis orang Cirebon tapi tiasa (bisa) bahasa Sunda mah,” kata Azis.

Sebelumnya, Sejumlah tokoh Sunda mengajukan pengembalian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Usulan itu dituangkan di dalam Kongres Sunda yang digelar di Aula Rancage Perpustakaan Ajib Rosidi di Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (12/10/2020).(Fanny)