Covid Trusmi, Perlu Trobosan Kepala Daerah

3
Wahyudi, S.Pd.

Oleh: Wahyudi, S.Pd.

(Pemerhati Sosial Ekonomi)

Dari zona biru  ke zona kuning. Itulah peringkat Cirebon sebagai daerah yang tadinya banyak kasus positif covid menjadi turun, dari zona biru ke zona kuning. Orang pun sedikit lega dan tenang, rasa khawatir menurun. Tapi seketika orang terkaget, rasa khawatir memuncak kembali, setelah muncul kasus baru kluster Desa Trusmi Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon itu. Jumlah positif di kluster desa Trusmi tak tanggung, 16 orang positif sekaligus. Ditambah kasus positif di kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Kasusnya berbarengan dari hasil swab tes beberapa hari lalu. Akhirnya semua orang ‘geger’. Menjadi perhatian banyak orang. 

Untuk menghindari penularan di kluster Trusmi itu, pemerintah kabupaten cirebon mengambil langkah pembatasan sosial secara parsial di Desa Trusmi. Menutup akses beberapa jalan di Trusmi. Melarang warganya berpergian kecuali darurat. Pembatasan itu dilakukan tiga hari. Kita tak tahu, setelah tiga hari itu apa yang terjadi. Apakah kasus baru muncul kembali atau tidak. Mengingat Desa Trusmi adalah wilayah padat penduduk dan wilayah home industri.

Sebelumnya orang mulai merasa tenang, seolah covid-19 sudah perlahan hilang. Ditambah isu bahwa covid-19 hanyalah ‘hoax’, covid-19 hanyalah konspirasi, covid-19 tidak benar adanya, isu yang dibuat-buat. Orang percaya dengan isu-isu itu. Maka terlihatlah banyak ditemukan orang sudah tidak lagi memakai masker, tidak jaga jarak dan seperti hidup normal. Sampai-sampai pemerintah kabupaten dan kota Cirebon membuat sanksi untuk warga yang kedapatan tidak memakai masker. Akhirnya prilaku ‘menyepelekan’ ini membuat lengah, membuat penularan covid-19 terus berlanjut. Itulah malapetaka. Buktinya: kasus baru terus muncul, di Cirebon. Secara nasional jumlah kasus positif sudah melebih 100 ribu orang. Melebihi jumlah kasus positif Negara Tiongkok sebagai negeri asal mula virus itu sendiri.

Ketika cirebon berada dalam zona kuning, itu tanda sejengkal lagi masuk zona hijau yang artinya kasus positif dipastikan tidak ada lagi. Idealnya masyarakat daerah tetap menjaga protokol kesehatan, disiplin dan jaga jarak. Namun kenyataan berkata lain. Masyarakat masih banyak yang tak disiplin. Pun ditambah tak ada trobosan berarti dari pemerintah daerah.

Beberapa minggu lalu, ketika diumumkannya Cirebon punya peluang masuk zona kuning oleh Gubernur Jawa Barat. Saat itu Gubernur menegaskan: “ini menunjukkan, kita tidak bisa berleha-leha, diam. Semua harus tingkatkan kewaspadaan, karena COVID-19 ini panjang urusannya,” kata Kang Emil, panggilan Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat itu, seperti dikutip (8/7/2020) oleh media cnbcindonesia. 

Kata-kata Gubernur Emil itu entah maksudnya waspada untuk siapa?, waspada untuk pemerintah atau waspada untuk masyarakat?, atau untuk dua-duanya?. Jika sikap kewaspadaan itu tertuju untuk pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) maka idealnya saat ini Pemerintah daerah sudah membuat trobosan besar untuk daerahnya agar bagaimana penularan ditekan, jika kasus transmisi lokal sudah tidak ada maka ancaman yang nyata adalah transmisi dari luar daerah. Disinilah bagaimana agar virus ini tidak masuk Provinsi Jawa Barat?

Covid-19 ini memang bukan bencana daerah, tapi bencana nasional. Pun sebagian besar Provinsi di Indonesia sudah ditemukan kasus positif.  Ketika daerah kita (Cirebon)  aman dari covid-19 bukan berarti urusan dengan covid-19 sudah selesai. Bukan berarti transmisi penularan lokal selesai. Ancaman penularan yang datang dari daerah lain sangat besar. Misal dari luar kota Cirebon, apalagi cirebon sebagai daerah transit nasional. 

Ini memang butuh trobosan besar pimpinan daerah. Baik bupati maupun walikota. Tidak bisa menunggu dari pusat. Apalagi Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa; “penanganan covid-19 sangat bergantung pada daerah”, itulah penegasan Presiden beberapa waktu lalu. Pendapat lain mengatakan bahwa keberhasilan pengendalian covid-19 ada di tangan pemerintah pusat. Gagal atau tidaknya ada di pemerintah pusat, pendapat ini bertitik tolak dari pernyataan presiden itu (yang menyatakan pemerintah daerah sebagai penentu). Pendapat ini menegaskan bahwa pernyataan Presiden itu terkesan lepas tanggungjawab dan melempar beban ke daerah. Sebab kemampuan daerah berbeda-beda.

Lalu bagaimana agar kasus positif di Cirebon tidak muncul lagi?. Berarti persoalannya bagaimana agar virus ini tidak masuk ke Cirebon. Lebih ke pencegahan. Jika kasus mulai melandai, yang perlu menjadi fokus adalah pencegahan, bukan penanggulangan, lalu bagaimana mencegah?

Barangkali bisa dengan cara ini; siapapun yang datang ke Cirebon harus bisa terkontrol ketat. Inilah cara yang dilakukan oleh pemerintah Bangka Belitung itu, dengan memakai sebuah aplikasi buatan ‘milenial nakal’ bernama mas Al-Ghozi itu, nama aplikasinya FightCovid19.id. Siapa yang tidak tahu anak muda ini. Pastinya dia anak muda Indonesia. Al Ghozi anak muda yang banyak dituliskan oleh Dahlan Iskan dilaman blognya itu, disway.com.

Dengan aplikasi Al-Ghozi itu, siapapun yang datang ke Bangka Belitung dikontrol ketat. Semua penumpang dimonitor lewat aplikasi. Baik lewat laut maupun udara. Penumpang pesawat yang turun di Pangkal Pinang (Bangka) maupun di Tanjung Pandan (Belitung) dipasangi gelang elektronik. Mereka juga harus mendownload aplikasi FighCovid19.id. Lalu mengisi segala pertanyaan yang ada disitu, termasuk nomor ponsel dan alamat email. Selesai mengisi semua itu, penumpang mendapat kiriman kode—lewat email. Dengan kode itu penumpang melaporkan kondisi kesehatan mereka, termasuk suhu badan—hasil pemeriksaan di bandara itu. Aplikasi tersebut lantas terhubung dengan gelang elektronik. Dari sini petugas pusat data di BNPB Provinsi Babel bisa tahu; jalan kemana saja si pemakai gelang. Kalau pemakai gelang itu meninggalkan rumah layar monitor di BNPB berubah orange. (Dahlan Iskan, disway.id, 21 April 2020).

Itulah program tracking yang bisa dilakukan untuk mengontrol ketat penularan/pencegahan dari luar kota. Orang-orang yang masuk daerah Cirebon dikontrol ketat. Pun idealnya program semacam ini didukung pemerintah provinsi. Untuk mencegah terjadinya penularan pendatang dari luar kota.

Daripada tidak melakukan trobosan apa-apa. Toh cara aplikasi Al-Ghozi itu berhasil diterapkan di Bangka Belitung itu. Daripada saling tunjuk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau sebaliknya. Itu semua membuang waktu. Rakyat membutuhkan peta jalan yang jelas, yang memberikan kepastian dan harapan agar jauh dari kekhawatiran. Pemerintah daerah Cirebon rasanya bisa. Sangat bisa. Untuk program pencegahan ini. Menggunakan teknologi itu. 

Meminjam ungkapan Faisal Basri; kunci untuk menjinakkan wabah coronavirus adalah dengan testing, karena dengan cara inilah kita akan mengetahui jumlah potensi musuh yang mendekati sebenarnya, bukan dengan tebak-tebakan. Dari hasil testing itulah kita bisa melakukan tracing, baru kemudian treating (Triple T). Itulah tracking yang perlu diperhatikan sekarang. ***