Kepala BKD: Masa Pengurangan Pajak Sudah Habis

2
KEPALA BKD Kota Cirebon, H Agus Mulyadi.* Ist/KC

CIREBON, (KC Online).-

Masa pengurangan pajak daerah dan penghapusan sanksi administrasi denda pajak daerah bagi Wajib Pajak (WP) di Kota Cirebon akan habis. Selanjutnya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon akan kembali memungut pajak kepada WP secara normal seperti semula. BKD pun tengah mengkaji untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) apakah akan mendapat keringanan atau tidak?

Kepala BKD Kota Cirebon, H Agus Mulyadi mengatakan, masa pengurangan selama tiga bulan di tengah pandemi Covid-19 telah habis. Pengurangan tersebut diberikan pada bulan April, Mei dan Juni. Pada bulan Juli petugas pajak dari BKD akan memungut sesuai dengan ketentuan.

“Pembayaran April dibayar Mei, pembayaran Mei dibayar Juni dan pembayaran Juni dibayar Juli. Jadi sudah habis pengurangannya,” kata Agus, Selasa (30/6/2020).

Hal tersebut dikatakan Agus, setelah disepakati oleh para pengusaha restoran, perhotelan, hiburan dan reklame. Apalagi Kota Cirebon mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru (AKB). Berdasarkan hasil pantauan, usaha mereka mulai bangkit secara bertahap.

“Sudah sepakat dan memang AKB mulai berpengaruh kepada perekonomian di Kota Cirebon yang berangsur mulai membaik,” katanya.

Sementara itu, BKD, kata Agus, tengah mengkaji stimulan untuk PBB. Rencananya denda administratif akan diperpanjang dan pengurangan tetap berlaku sampai akhir 2020 hanya bagi yang tidak memiliki tunggakan. Agus optimistis target PAD sampai akhir tahun 2020 tercapai, meski sampai dengan akhir Juni baru 42 persen.

“Tunggakan 2009 ke bawah tetap diberi keringanan dan pengurangan tetap berlaku,” tuturnya.

Sementara itu, pada bagian lain Agus Mulyadi terpilih menjadi ketua Korpri Kota Cirebon pada Musyawarah Kota (Muskot) yang dilaksanakan di Hotel Prima, Selasa (30/06/20). Suara Agus Mulyadi mengungguli dua kandidat lainnya, bahkan menang telak.

Ketua panitia Muskot Korpri Kota Cirebon, H Jaja Sulaeman mengatakan, Muskot dilaksanakan rutin setiap lima tahun sekali. Menurutnya, Muskot sendiri untuk memilih calon ketua Kopri masa jabatan lim tahun ke depan.

“Undangan hanya yang masuk dalam pengurus dan struktural. Mereka memiliki suara untuk memilih calon ketua yang baru,” kata Jaja.

Kali ini, tambah Jaja, dua kandidat dari Korpri maju untuk bersaing menjadi ketua. Proses pemilihan secara demokrasi dengan memilih suara terbanyak. Agus Mulyadi yang juga menjabat kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) terpilih menjadi ketua Korpri masa bakti 2020-2025.

Agus Mulyadi berterima kasih karena telah memberikan kepercayaan untuk menjadi ketua. Menurutnya, amanat yang sudah diberikan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

“Menjalankan apa yang sudah disampaikan dalam visi misi dan konsolidasi organisasi,” ujarnya.

Langkah yang akan dilakukan, tambah Agus, akan menyusun struktural organisasi yang baru, menjalankan program kerja dan mengoptimalkan lembaga bantuan hukum. Hal ini berkaca dari sejumlah anggota tersangkut masalah hukum.

“Kami ingin anggota Korpri merasa aman dan nyaman, oleh sebab itu kami optimalkan yang sudah menjadi program Korpri ke depan,” imbuhnya.(Fanny/Iskandar/)