GMBI Desak RUU HIP Dicabut

2
LSM GMBI Distrik Cirebon Raya melakukan aksi menolak RUU HIP, di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (30/6/2020). Mereka mendesak agar RUU HIP dicabut.* Ismail/KC Online
LSM GMBI Distrik Cirebon Raya melakukan aksi menolak RUU HIP, di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (30/6/2020). Mereka mendesak agar RUU HIP dicabut.* Ismail/KC Online

SUMBER, (KC Online).-
Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Cirebon Raya, melakukan aksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Selasa (30/6/2020). Mereka mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) HIP dicabut jangan sampai disahkan.
Ketua GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi menyampaikan, pihak yang memprakarsai RUU HIP adalah bagian dari yang ingin menghidupkan dan membangkitkan kembali komunisme dan PKI. Masalahnya, kata dia, RUU HIP juga dapat mendegradasi Pancasila sebagai ideologi negara.
RUU HIP, kata Maman, dapat melumpuhkan unsur Ketuhanan pada sila pertama. RUU juga dapat menurunkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. “Dan kenapa tidak mencantumkan TAP MPRS tentang pelarangan komunisme dan PKI. Batalkan atau kami terus bergerak,” kata Maman.
Aksi mereka pun diterima oleh pihak DPRD Kabupaten Cirebon. Beberapa perwakilan massa pun diizinkan masuk untuk melakukan audiensi di ruangan yang ada di gedung legislatif ini.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi, apa yang menjadi aspirasi para pendemo ini, pihaknya sangat setuju. Artinya, setuju kalau RUU HIP dibatalkan dan sepakat dengan langkah yang GMBI ambil dalam mengawal keutuhan Pancasila sebagai dasar negara.
“Saya akan sampaikan aspirasi ini ke Jakarta. Saya sepakat bahwa Pancasila sudah final dan tidak perlu lagi diutak-atik. Kita bisa menjaga keutuhan NKRI juga karena dasar negara kita Pancasila. Jangan sampai ada ideologi lain di NKRI ini,” kata Luthfi.
Di tempat yang sama, Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Nurcholis menyampaikan, bukan saatnya membuat RUU HIP karena dasar negara sudah final. Apapun alasannya, harusnya negara fokus kepada bagaimana mengurus negara dan membuat rakyat Indonesia makin sejahtera.
“Pancasila sudah menjadi dasar negara dan disepakati oleh semua pendiri negara dulu. Tidak ada urgensinya mengutak-atik dasar negara. Semua sudah final,” kata Nurcholis.
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon lainnya, Yoga Setiawan berjanji, akan membuat rekomendasi ke Jakarta dari permintaan GMBI itu. Bukan saja menunda RUU HIP, namun meminta untuk membatalkan. Yoga sependapat, dasar negara sudah final dan tidak bisa diutak-atik lagi.
“Buat apa RUU HIP ditunda. Ya harus dibatalkan. Tidak ada urgensinya juga,” kata politisi Partai Hanura ini. (Ismail/KC Online)