Komisi II Minta Retribusi Pelayanan Kesehatan Ditingkatkan

120

SUMBER, (KC Online).-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, meminta agar pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pelayanan kesehatan ditingkatkan.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno mengatakan, pihaknya terus mendorong agar eksekutif mampu meningkatkan dalam menggali potensi pendapatan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan. “Apalagi, di tengah pandemi Covid-19. Sementara APBD Kabupaten Cirebon masih sangat bergantung pusat. Karena itu, kita akan intens melakukan upaya peningkatan PAD yang berasal dari dua sumber yakni, retribusi¬† atau bagi hasil yang sah lainnya,” kata Cakra, belum lama ini.

Jika melihat dari retribusi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, kata dia, laporan dan target realisasi dari hasil kinerja memang sudah cukup baik. Tapi belum ada optimalisasi berkaitan dengan harga satuan retribusi yang dipungut. Contohnya, layanan terhadap dokter.

“Kalau engga salah itu di kita dalam penetapan Perbup hanya Rp 20 ribu. Namun, ketika dibandingkan dengan asuransi BPJS, itu Rp 110 ribu. Artinya ada ketidaksesuaian. Itu salah satu saja. Sementara berapa komponen retribusi kesehatan saya rasa perlu ada pembaharuan. Disesuaikan dengan standar harga yang ada di lapangan,” katanya. Oleh karena itu, lanjut Cakra, pihaknya mendorong pemda untuk menganalisa mengkaji ulang, atas pnyelenggaraan jasa pelayanan (Jaspel) yang ada di dinas kesehatan.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj Enny Suhaeni, pihaknya pesimis, target retribusi pelayanan kesehatan tahun 2020 bisa tercapai. Pasalnya, dari target Rp 12 miliar, per Mei baru tercapai Rp 3,8 miliar. “Kita tidak bisa berbuat banyak untuk menggenjot target retribusi kesehatan yang telah ditetapkan Tahun 2020 ini. Sebab, berada di tengah pandemi Covid-19,” katanya.

Ia mengaku, pihaknya telah memberikan edukasi kepada masyarakat, bagi yang tidak begitu penting datang ke pelayanan kesehatan puskesmas untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Menurutnya, retribusi kesehatan sendiri sumbernya dari 60 puskesmas di Kabupaten Cirebon, termasuk Labkesda (laboratorium kesehatan daerah) dan Labkesling (laboratorium kesehatan lingkungan). “Retribusi pelayanan kesehatan puskemas sendiri sebetulnya sudah tidak relevan lagi dengan nilai Rp 4 ribu. Karena itu, kami ingin ada kenaikan. Dan kita sedang mengkaji itu,” kata Enny.

Ia menjelaskan, untuk biaya operasional puskemas sendiri dengan retribusi Rp 4 ribu itu masih kurang jika dibandingkan BPJS dengan pelayanan rawat inapnya. “Kita masih di bawah standar. Mudah-mudahan Tahun 2021 ada kenaikan retribusi,” katanya. Lebih lanjut Enny menyampaikan, dari hasil analisis Komisi II sendiri, diharapkan bupati merevisi Perbup layanan retribusi kesehatan. Apalagi, tahun depan seluruh puskesmas statusnya naik menjadi BLUD.¬† Yang otorias pengelolaan anggarannya nanti dikelola oleh masing-masing puskemas. “Penarikan retribusi kesehatan ini tentunya untuk pasien umum, bukan BPJS,” katanya. (Ismail/KC)