Legislator Jawa Barat : Penerapan PSBB Sifatnya Lentur dan Tidak Kaku

246

CIREBON,(KC Online).-

Meski ada kegelisahaan disertai penolakan dari sebagian masyarakat Majalengka, Gubernur Jawa Barat HM Ridwan Kamil tetap melayangkan surat permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Menteri Kesehatan RI. Surat itu bernomor 460/2107/Hukham tentang Permohonan Penetapan PSBB di wilayah Provinsi Jawa Barat, tertanggal 30 April 2020.

Namun penolakan masyarakat Majalengka langsung mendapatkan perhatian dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H Pepep Saeful Hidayat. Menurut politikus kelahiran Majalengka ini, pro dan kontra dalam memutuskan suatu kebijakan dinilai hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan. Di sini diperlukan kebijaksanaan pemimpin dalam menyikapinya. 

“Kalau menurut saya, wajar jika ada warga Majalengka yang tidak setuju dengan rencana penerapan PSBB. Mungkin karena kurangnya pemahaman atau sosialisasi dari pemerintah daerah,”ujar mantan anggota DPRD Kabupaten Majalengka tiga periode ini, Jum’at (1/5/2020) kepada wartawan melalui ponselnya. 

Perlu diketahui oleh masyarakat, lanjut legislator asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, penerapan PSBB di suatu daerah itu bersifat lentur dan tidak sama antara kota dan kabupaten yang ada. Artinya, ada PSBB yang diterapkan secara maksimal atau minimal. 

“Contoh di Bogor itu memang sudah dilaksanakan PSBB. Tapi tidak semua kecamatan berlaku maksimal. Itu hanya diberlakukan bagi kecamatan yang terdapat pasien positif Covid-19. Sedangkan kecamatan lainnya, PSBB longgar alias tidak seketat yang kecamatan yang zona merah,”kata Sekretaris DPW PPP Provinsi Jawa Barat ini. 

Maka dari itu, masyarakat diimbau jangan panik dan terlalu kaku dalam mempelajari aturan PSBB yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

“Ini mungkin penyebab masyarakat menolak PSBB di Majalengka. Jadi, para pemangku kebijakan harus ikut andil memberikan pemahamannya,”ujarnya. 

Dia tidak menampik jika pemberlakuan PSBB di suatu daerah akan berdampak sistemik bagi tatanan kehidupan bermasyarakat. Baik itu sosial, budaya, ekonomi, pendapatan masyarakat. 

“Ya benar efeknya luar biasa PSBB ini, tapi ini demi kebaikan kita bersama dan sifatnya sementara. Tujuan utamanya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, hingga akhirnya pandemi global ini bisa berakhir,”ungkapnya. 

Namun demikian, kata dia, ketika suatu daerah menerapkan PSBB itu harus bertanggung jawab penuh. Jangan sampai ada masyarakat yang terdampak ekonominya semakin terpuruk. 

“Jangan sampai ada warga yang kelaparan. Di sini pemerintah perlu siap siaga dalam pengamanan jaringan pengaman sosial bagi warga terdampak. Khusus bantuan sosial harus tepat sasaran dan jangan ada warga miskin tidak kebagian,”harapnya. 

Di bagian lain, ada juga masyarakat yang mendukung penerapan PSBB seperti diungkapkan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur’aniyah Majalengka KH Yuyud Aspiyudin. Menurut dia, pihaknya sangat mendukung adanya kebijakan tersebut, mudah-mudahan dengan diberlakukannya PSBB di berbagai daerah, dapat menjadi wasilah berakhirnya wabah Covid-19.

“Jujur tadinya santri saya masih mengaji di pondok, tapi ada rencana PSBB, saya pulangkan lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan. Saya berharap wabah berakhir sehingga para santri yang telah pulang tidak terlalu lama tinggal di rumahnya masing-masing,”katanya.(Jejep)